Fokus Tangani Pandemi COVID-19, Jokowi Diminta Hentikan Proyek Ibu Kota Baru

JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani serangan virus corona atau COVID-19 yang persebarannya semakin luas di Indonesia. Di antaranya berbagai insentif untuk sektor terdampak hingga pemotongan perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Namun, langkah yang diambil pemerintah dianggap tidak cukup.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mememinta pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur yang sedang berjalan. Sehingga, dengan demikian pemerintah dapat fokus pada penanganan COVID-19 ini.

"Yang kurang itu, sense of crisis yang tinggi. Yang saya bayangkan, penerimaan pajak akan turun, kebutuhan sedemikian banyak. Maka umumkanlah, jangan perjalanan dinas dipotong, tapi proyek ibu kota dihentikan dulu. Next 5 years lah. Karena bukan uang saja, tapi perhatian," ucap Faisal, dalam video conference bersama wartawan, di Jakarta, Jumat, 27 Maret.

Faisal Basri mendorong, seluruh kemampuan pemerintah dikeluarkan dalam menghadapi permasalahan ini. Sehingga, masyarakat Indonesia bisa banyak yang selamat dari serangan COVID-19, dan kurva sebaran virus dapat menjadi landai.

Saat ini, kata Faisal, Indonesia butuh dukungan semua pihak untuk melawan musuh yang tidak terlihat. Karena itu, pemerintah perlu fokus menekan sebaran COVID-19.

"Lupakan hal-hal yang bisa kita tunda 5 tahun ke depan dan kemudian kita sadari sekarang bahwa pembangunan manusia sangat penting. Apalah artinya Ibu Kota Baru hebat, tapi masyarakat rentan. Kita harus pikirkan model pembangunan Indonesia yang baru. Pendekatannya baru," jelasnya.

Tak hanya itu, Faisal juga menyoroti mmengenai rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diajukan pemerintah ke DPR. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menyelesaikan dalam kurun waktu singkat, sebagai hadiah Lebaran.

Cabut RUU Omnibus Law

Faisal meminta, RUU tersebut juga dicabut agar semakin fokus menangani masalah COVID-19. Selain itu, untuk merekatkan solidaritas sosial. Sebab, RUU ini juga sempat ditolak kalangan buruh dan pekerja.

"Kemudian yang kedua untuk merekatkan solidaritas sosial maka RUU Cipta Kerja ditarik kembali. Kita harus bikin satu kolektif effort melawan musuh yang kita tidak tahu butuh logistik berapa," ucapnya.

Namun, Faisal tetap menyambut baik langkah yang sementara ini diambil pemerintah seperti dalam menyiapkan pasokan sembako dan anggaran dana. Akan tetapi, tetap perlu tanggung jawab bersama dalam melawan COVID-19 tidak hanya pemerintah.

"Kemenkeu saya respect, kelihatannya mereka lebih siap mengalokasikan dana dalam tanda petik tak terbatas, ya walaupun tetap terbatas," jelasnya.