Muncul Usul Gaji Pimpinan KPK Didonasikan untuk Penanganan COVID-19

Muncul Usul Gaji Pimpinan KPK Didonasikan untuk Penanganan COVID-19

Gedung KPK (Syamsul Ma'arif/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Tiga bulan bekerja, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terus mendapatkan sorotan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gaji yang diterima Ketua KPK Firli Bahuri dengan empat wakilnya, yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron, sebaiknya disumbangkan seluruhnya untuk penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, sejumlah pejabat publik berkomitmen memotong gaji antara 30 persen hingga 50 persen untuk berkontribusi membantu penanganan wabah virus corona. Karenanya, pimpinan KPK juga harusnya memberikan 100 persen dari gaji yang mereka terima.

Apalagi, Donal mengatakan, Firli Bahuri dan pimpinan lainnya terasa seperti tak mengerjakan apapun selama tiga bulan belakangan sejak dilantik pada bulan Desember 2019 lalu.

"Kami mengusulkan pimpinan KPK sebaiknya memberikan 100 persen gajinya. Sebab sudah tiga bulan dilantik, publik mempertanyakan apa yang sudah mereka kerjakan," kata Donal seperti dikutip VOI dari keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Maret.

Donal juga menyinggung soal tingkat kepercayaan publik yang turun selama Firli memimpin KPK. Lembaga Survei Indo Barometer beberapa waktu lalu merilis hasil survei yang hasilnya KPK berada di empat besar lembaga yang paling dipercaya publik dengan persentase 81,8 persen. Padahal, saat dipimpin Agus Rahardjo, lembaga ini selalu berada di posisi ketiga. 

Donal juga menyinggung ketiadaan operasi tangkap tangan dan ketidakmampuan lembaga antirasuah ini menemukan dua buronan mereka, yaitu caleg PDI Perjuangan penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang menerima suap Nurhadi.

Selain itu, gertakan Firli terkait korupsi dana bencana saat wabah COVID-19 akan dihukum mati, kata Donal, justru menimbulkan cibiran publik.

"Sehingga usul kami sebaiknya 100 persen gaji mereka dipotong saja agar tidak jadi penyakit," tegas Donal.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengapresiasi dan salut dengan kritik yang diberikan ini. Namun, Nawawi menilai, ICW mencari panggung di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

"Saya jadi curiga jangan-jangan karena wabah ini banyak yang kehilangan panggung, yang menjadikannya membutuhkan bantuan," kata Nawawi kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah masih sanggup dalam hal menangani anggaran penanganan virus corona yang penyebarannya begitu luas.

Tak hanya itu, Nawawi juga menyinggung soal pengadaan barang dan jasa yang kini bisa lebih mudah dilakukan dengan penunjukkan langsung. Sehingga, donasi dari lembaga negara seperti KPK belumlah dibutuhkan.

"Sebenarnya pemerintah masih sangat siap dan berkemampuan. Bahkan kementerian lembaga juga sudah dipersilahkan me-review anggarannya untuk penanganan wabah virus ini," tutupnya.