Pesan Jokowi ke Kementerian dan Pemda: Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Fokuskan Hadapi COVID-19
Presiden RI, Joko WIdodo. (Foto: Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masif di berbagai negara termasuk Indonesia menggangu pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan berupa stimulus jilid I dan II. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) memangkas anggaran untuk kebutuhan tidak prioritas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) bersama dengan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menginstruksikan untuk refocusing dan realokasi di belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya sudah minta fokus di tiga hal saja, yaitu yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian COVID-19. Kedua, social safety net, ini bansos-bansos. Ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM. Sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar terjadinya PHK," katanya, dalam konferensi video, Jumat, 20 Maret.

Dampak COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global dari 3 persen ke angka 1,5 persen. Bahkan, ekonomi nasional yang sebelumnya diproyeksikan akan tumbuh di angka 5 hingga 5,4 persen akan mengalami penurunan menjadi 4,2-4,6 persen. Jokowi mengatakan, kondisi saat ini adalah tantangan yang harus dihadapi.

Menyadari dampak akibat COVID-19 tak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga menyentuh sektor perekonomian nasional, Jokowi meminta, semua menteri, pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas.

"Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas. Sekali lagi ini, saya minta, saya perintahkan baik kepada kementerian, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan hal sama," tuturnya.

Menurut Jokowi, saat ini daya beli masyarakat harus betul-betul menjadi perhatian bersama, terutama rakyat kecil. Prioritas utama, kata dia, tentu adalah bidang kesehatan sebagai garda terdepan pengendalian penyebaran COVID-19.

Selain itu, kata Jokowi, program social safety net juga menjadi prioritas. Seperti memperbanyak bantuan sosial (Bansos). Hal ini akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin. Kemudian juga kartu prakerja harus segera dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," katanya.

Kemudian terkait dana desa, Jokowi meminta kepada Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, juga seluruh kepala daerah dan kepala desa agar dana desa segera direalisasikan. Terutama, untuk hal yang berikatan dengan padat karya dan padat karya tunai.

"Saya perlu tekankan program padat karya tunia di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," jelasnya.

Terkait dengan realokasi anggaran, Jokowi meminta agar difokuskan untuk membantu insentif ekonomi, bagi pelaku usaha dan khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta sektor informal.

"Ini penting sekali tolong digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," tuturnya.