Cangkriman Dugaan Pencucian Uang di Pengadaan Tanah Rumah DP 0 Rupiah

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang menelusuri dugaan tindak korupsi dan pencucian uang atas anggaran pembelian tanah oleh BUMD DKI, PD Sarana Jaya. Salah satunya adalah program lahan rumah down payment (DP) 0 rupiah yang menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi sedang melakukan pengusutan ini, namun pihak yang berperkara dan lahan yang dimaksud belum diungkapkan.

"Ya, benar (sedang diselidiki). Kami belum kasih info lebih lanjut, sedang meminta klarifikasi," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Maret. 

Humas PD Sarana Jaya Keren Margaret Vicer mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan panggilan pemeriksaan dari polisi terkait dugaan pidana pencucian uang (TPPU) pembelian aset PD Sarana Jaya sepanjang tahun 2018-2020.

"Kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri. Ada beberapa karyawan Sarana Jaya yang diperiksa dalam beberapa minggu terakhir ini," ucap Keren yang tak merinci orang tersebut, dan lahan yang diduga bermasalah itu.

"Saat ini hanya segitu yang bisa kita sampaikan. Kita cuma bisa sampaikan bahwa kita kooperatif karena sekaeang masih dalam proses saat ini. Kita serahkan sama pihak kepolisian," ucap dia. 

Anggota Komisi B, yang membidangi perekonomian, dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak akan meminta penjelasan dari Sarana Jaya untuk mengetahui masalah ini.

"Kami akan mengatur jadwal rapat dan meminta klarifikasi dari Direktur Utama Sarana Jaya Yoory  Pinontoan. Kita akan meminta klarifikasi ke dia karena masalah ini sangat fatal," kata Gilbert saat dihubungi VOI. 

Gilbert belum tahu jadwal rapatnya. Sebab, kondisi di Komisi B saat ini terbelah, antara fraksi pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan dan yang kontra. 

"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota Komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya. Di internal Komisi B terjadi perpecahan pendapat. Kalau masih sulit untuk bisa rapat, kita akan minta pimpinan komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat," tutup Gilbert. 

Program rumah DP 0 rupiah merupakan janji kampanye Anies untuk menyediakan fasilitas pembelian rumah vertikal kepada warga DKI berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sudah ada satu kawasan rumah DP 0 rupiah yang selesai dibangun yakni di Nuansa Pondok Kelapa atau Kelapa Village. Selanjutnya, pada Desember 2019, Anies melakukan peletakan batu pertama Nuansa Cilangkap di Jalan Raya Cillangkap, Jakarta Timur, yang merupakan lokasi kedua penempatan akwasan rumah DP 0 rupiah.