JAKARTA - Sekretaris Umum Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku mendukung upaya pemerintah atas hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik. Menurutnya, seluruh anggota APNI mendukung penuh kebijakan tersebut.
"Apresiasi APNI kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Menerba) atas kebijakan terkait tata niaga nikel domestik tersebut," ujar Meidy dalam keterangan yang diterima VOI, Rabu 3 Maret.
Pelaku usaha nikel Indonesia, kata Meidy, mendukung penuh kebijakan pemerintah. Menurutnya tata niaga nikel domestik sangat penting bagi pengusaha.
Regulasi tata niaga nikel domestik akan terbit pada akhir Maret 2020. Diharapkan aturan itu akan mulai berlaku pada 1 April 2020.
APNI, sambung Meidy, akan mendukung seluruh aturannya. Selanjutnya APNI akan membantu pemerintah dalam menjalankan good mining practise.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Target Realisasi Investasi Kuartal-I 2020 Masih di Jalur Target Rp250 Triliun
24 Februari 2020, 20:43
"APNI memastikan akan menjalanakan good mining practise di tambang dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal," kata Meidy.
APNI juga akan menjadi mata pemerintah dalam menjalankan pertambangan yang baik sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu APNI akan mendukung penuh hilirisasi tersebut.
APNI juga mengapresiasi Kemenko Maritim yang sudah membantu mengakomodir para smelter untuk menerima regulasi tata niaga nikel domestik.
Terkait
