JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Kelik merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola Program Rumah DP Rp0 yang jumlah kepemilikannya masih jauh dari target.
Pengunduran diri Kelik dikonfirmasi oleh Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir. Dia bilang, alasan pengunduran diri Kelik karena ingin bergabung ke dalam Tim Gubernur DKI untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Dia mau gabung TGUPP, bidang prasarana," kata Chaidir saat dihubungi, Rabu, 26 Februari.
Perpindahan jabatan Kelik ini ternyata membuat pangkatnya turun. Jabatan semula, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II. Sementara, jabatan baru Kelik sebagai anggota TGUPP grade 3 setara dengan eselon III.
Tunjangan kerja kedua jabatan ini pun berbeda. Peraturan Gubernur DKI Nomor 409 Tahun 2016 menyatakan tunjangan kinerja daerah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman tiap bulan mencapai Rp55.170.000.
Ketika menjadi anggota TGUPP Grade 3, hak keuangan yang didapat Kelik tiap bulan turun dari jabatan sebelumnya, yakni Rp15.300.000. Belum lagi, sejak zaman kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI, anggapan bahwa slot anggota TGUPP yang diisi bekas kepala dinas merupakan "tempat parkir" bagi kepala dinas yang bekerja dengan tidak maksimal.
Hal ini diperkuat dengan penurunan tunjangan. Namun, anggapan bahwa slot TGUPP yang diisi oleh ASN dibantah oleh Kepala BKD Chaidir. "Enggak lah, orang (TGUPP) itu tempat kehormatan, juga," ucap Chaidir.
Sebagai informasi, Program Rumah Dp Rp0 yang sudah beroperasi adalah Klapa Village yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dari total 780 unit rumah, baru ada sekitar 225 unit yang berhasil dimiliki oleh pemilik rumah atau telah melewati proses akad KPR dari Bank DKI.
Kendala
Padahal, sudah ada lebih dari 3.000 yang telah mendaftar namun tidak lolos verifikasi berkas. Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin.
Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Target ini masuk dalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.
Oleh karenanya, pada Desember 2019 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji tak lagi memepersulit persyaratan kepemilikan rumah DP 0 Rupiah di lokasi kedua yang berada di Cillangkap, Jakarta Timur.
"Kita menginginkan agar beberapa persyaratan-persyaratan teknisnya dilakukan revisi, sehingga memudahkan bagi masyarakat yang mau berpindah dari sistem pembiayaan tanpa perbankan masuk ke dalam sisttem pembiayaan yang menggunakan bank," tutur Anies.
Terkait
