Enam Menteri Jokowi Masih Abai Laporkan Harta Kekayaan

Enam Menteri Jokowi Masih Abai Laporkan Harta Kekayaan

Tulisan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 ternyata masih ada yang belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu nama menteri yang belum melaporkan harta dan kekayaan adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Kata dia, sebulan setelah para menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik, beberapa menteri telah melaporkan kekayaannya secara lengkap ke KPK namun masih ada yang laporannya belum diterima dan dianggap belum lengkap.

"Tapi ada beberapa yang masih belum melaporkan sama sekali," kata Febri kepada VOI.id saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam, 20 November.

Selain Erick Thohir, kata Febri ada beberapa menteri lainnya yang juga belum mendaftarkan kekayaannya ke KPK, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparkraf) Wishnutama Kusbandio.

Selain itu ada juga, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Tak hanya menteri, ada juga tiga wakil menteri yang belum melaporkan kekayaan mereka yaitu Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Wamen LHK Alue Dohong, dan Wamen Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi.

Jubir KPK Febri Diansyah (Mahesa/VOI)

 

Eks aktivis antikorupsi ini mengatakan, pelaporan LHKPN sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Apalagi, saat ini KPK diminta maksimal dalam melakukan pencegahan korupsi di sektor pemerintahan.

Apalagi, Jokowi kerap meminta aparat penegak hukum untuk lebih dulu melakukan tindakan preventif ketimbang penindakan. Hal ini sempat disinggung Jokowi saat Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November yang lalu.

"Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi saat itu, tanpa melanjutkan pernyataan yang disampaikannya di depan kepala daerah, pejabat daerah, dan aparat penegak hukum daerah.

Kembali ke soal LHKPN, sebenarnya tak sulit untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki oleh para penyelenggara negara. Apalagi, untuk laporan periodik bisa dilakukan secara berbarengan dengan pelaporan pajak tahunan. Tak hanya itu, laporan juga bisa dilakukan secara online melalui e-LHKPN atau datang langsung ke gedung KPK. Sehingga, cukup aneh bila ada pejabat negara yang tak mau melaporkan harta mereka dengan dalih sulitnya mengakses laporan LHKPN.

Bahkan Febri bergurau, pejabat yang tak mau melaporkan kekayaan bisa saja terjadi karena hartanya yang terlalu banyak dan bingung harta mana sajakah yang harus dilaporkan.

"Yang mungkin resisten, mungkin, karena hartanya terlalu banyak dan agak sulit mengidentifikasinya. Mungkin, ya, mungkin," ujarnya sambil tertawa.

Namun, sejauh ini, dia bilang alasan yang biasa digunakan para pejabat untuk tak segera melaporkan harta kekayaan mereka adalah karena sulitnya mengakses sistem.

Sementara terkait hukuman yang bakal diberikan bila penyelenggara tak melaporkan harta kekayaan mereka, Febri bilang, tak ada hukuman pidana. Hukuman yang diberikan hanya sebatas hukuman administratif sesuai dengan komitmen atasan para pejabat publik tersebut.

Melihat kekayaan menteri Kabinet Indonesia Maju

Dari jajaran menteri Jokowi-Ma'ruf Amin di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 tercatat ada beberapa menteri yang punya kekayaan dengan nilai fantastis. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra ini diperkirakan punya harta kekayaan mencapai Rp1,95 triliun. Angka ini didapatkan dari LHKPN milik Prabowo yang didaftarkan pada 9 Agustus 2018 yang lalu, atau saat gelaran Pilpres 2019 berlangsung.

Selain Prabowo, ada juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang punya kekayaan dengan besaran mencapai Rp1,4 triliun. Data ini diperoleh dari laporan Globe Asia di tahun 2018. Nadiem bahkan tercatat sebagai salah satu dari 150 daftar orang terkaya di dunia.

Terakhir, menteri Jokowi yang tercatat punya harta hingga triliunan adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio. Menurut laporan Networthroll.com, pengusaha media ini punya harta kekayaan mencapai Rp1,45 triliun.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir, tak diketahui data akurat terkait jumlah kekayaannya. Namun, dia tercatat memiliki perusahaan yang bergerak di bidang media (broadcast), beberapa lini usahanya yang dikenal antara lain yakni Gen FM & Jak FM, stasiun televisi Jak tv, media luar ruang (out of home) Mahaka Advertising, penerbitan (publishing), juga Harian Republika.

Mantan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini juga tercatat pendiri TV One dan Viva News bersama Anindya Bakrie. Tak hanya di bidang media, dia juga memiliki beberapa klub olahraga yaitu klub basket NBA Philadelphia 76ers dan juga klub Major League Soccer, D.C. United.

Selain itu, Erick Thohir juga tercatat pernah memiliki saham mayoritas klub sepakbola Italia Inter Milan pada tahun 2013. Dia membeli 70 persen saham Inter Milan sebelum akhirnya ia dijualnya kepada pengusaha China.