Kegelisahan PDIP Terhadap Perampingan Birokrasi

Kegelisahan PDIP Terhadap Perampingan Birokrasi

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB (Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Politisi PDIP, Cornelis sempat mengingatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk berhati-hati dalam melakukan perampingan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya perampingan birokrasi bisa berdampak pada suara partai berlambang banteng hitam itu di Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat, kekhwatiran yang disampaikan Cornelis ada benarnya. Sebab, birokrasi di Indonesia itu masih menjadi kekuatan politik.

Walaupun ASN harus netral. Namun, ujang mengungkap, faktanya berkata lain. ASN tidak netral. Mereka main politik secara terselubung dan main di belakang. Dukung-mendukung secara diam-diam.

"Apa yang dikatakan politisi PDIP tersebut ada benarnya. Karena jika mereka sakit hati, mereka akan membenci PDIP. Karena menterinya dari PDIP," tuturnya, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa, 19 November.

Ujang mengatakan, jika tata kelola ASN tidak dilakukan dengan baik akan berimbas buruk bagi PDIP. Pengaruhnya akan sangat terasa pada perolehan suara di 2024.

"Pengaruhnya sangat besar. Karena ASN itu kan mereka memiliki keluarga dan jika mereka marah akibat perampingan birokrasi, maka akan berdampak juga pada perolehan suara PDIP di 2024 nanti," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Cornelis mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk politikus PDIP sebagai MenPAN-RB. Dirinya khawatir, jika tata kelola ASN tidak dilakukan dengan baik akan berimbas buruk bagi PDIP. Sebab, katanya, membereskan birokrasi bukan hal yang mudah.

"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN? Sedangkan ini penyakit besar Pak. Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua," kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin 18 November.

"Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa enggak dikasih ke partai lain aja?," sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis dalam raker dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo diketahui adalah politikus PDIP.

Cornelis juga mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan Kempar-RB membuat para ASN marah ke partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihai-lah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," pinta Cornelis.

Suasana ruang rapat Komisi II sempat gaduh saat Cornelis mengutarakan pandangannya. Pimpinan rapat kerja yakni Ahmad Doli Kurnia, pun sempat merespons hal tersebut dengan gelak tawa.

"Pak Cornelis, belum waktunya kampanye ini Pak. Nanti aja. Bapak kalau begitu nanti Pak Tjahjo nangis Pak," sebut Doli disambut tawa para anggota Komisi II dan jajaran pejabat KemenPAN-RB yang hadir dalam raker.

Menanggapi pernyataan Cornelis, Tjahjo mengungkap, apa yang telah menjadi keputusan pemerintah adalah keputusan politik. Sehingga, pihaknya harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin.

"Kalau risiko ya (pasti ada), itu risiko politik. Tapi ini kan risiko politik untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Tjhajo.

Tjhajo menjelaskan, perampingan birokrasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, cepat melayani masyarakat, dan cepat memberikan izin kepada lapisan masyarakat.

"Saya kira semua sama dan kita terus ingin meningkatkan kesejahteraan ASN. Ada 4 juta loh di negara yang besar ini dari 260 juta, 4 juta adalah ASN. ini harus semakin profesional sesuai fungsi dan jabatan. Apapun yang diambil pemerintah adalah keputusan politik," ucapnya.