DPR Desak Kementerian Luar Negeri Tak Tunda-tunda Evakuasi WNI di Wuhan

DPR Desak Kementerian Luar Negeri Tak Tunda-tunda Evakuasi WNI di Wuhan

Rapat DPR bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, BNPB, dan Panglima TNI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Sanayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari. (Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya meminta agar pihak Kementerian Luar Negeri tak mencari-cari dana tak terduga atau anggaran kontijensi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang beradai di Wuhan, China.

"Kami harap kalau (evakuasi) itu bisa dilakukan jangan sampai masih cari-cari dana kontijensi. Harus disiapkan dari awal," katanya, saat rapat bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, BNPB, dan Panglima TNI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Sanayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari.

Saat ini memang ada sekitar 243 WNI yang terjebak di Provinsi Hubei dan di wilayah Wuhan, China. Seperti diketahui, kondisi lock down atau isolasi yang dibuat pemerintah China menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi WNI.

Riefky mengatakan, semua hal harus dipersiapkan sejak sekarang. Ia menegaskan, hal ini demi mengantisipasi terhambatnya proses evakuasi karena menunggu cairnya pendanaan.

"Jangan sampai evakuasinya momentumnya cuma punya waktu dua hari sementara untuk nunggu dana satu minggu, akhirnya momentum itu tertutup kembali dan malah makin terisolasi," tuturnya.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya memastikan tidak ada masalah dengan pendanaan yang hendak digunakan untuk mengevakuasi WNI di China. Bahkan, Kemenlu juga telah menyediakan charter flight dari pihak sipil untuk menjemput para WNI.

"Kami siapkan charter flight dari sipil flight. Dari Kemlu bisa menjamin bahwa anggaran enggak ada masalah," tutur Desra.

Menurut Desra, prioritas pemerintah dalam penanganan virus corona ini adalah menjaga dan melindungi WNI yang ada di Wuhan dan sejumlah wilayah China lainnya. Pihaknya juga telah melakukan video conference dan memperhitungkan opsi evaluasi sejak hari Minggu, 26 Januari.

"Saat terjadi outbreak hari Minggu, kami diinstruksikan Bu Retno untuk video conference dari awal, opsi evakuasi ada. Evakuasi sudah diperhitungkan, kami sudah buat kontijensi plan," tuturnya.