Pelajar Indonesia di China akan Dilibatkan dalam 'Evakuasi Wuhan'
Kemenlu dalam RDP bersama Komisi I DPR (Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Desra Percaya mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemenlu terus melakukan komunikasi untuk mengetahui perkembangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, China.

Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan WNI di luar negeri termasuk di Wuhan menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah juga mengirimkan uang melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

"Mungkin Ibu juga mengikuti Pak Djauhari Oratmangun dengan Wechat kontak ke semua, transfer uang dan semua dilakukan terus," tuturnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari.

BACA JUGA:


Menurut Desra, dari awal Kemenlu sudah memiliki opsi evakuasi. Opsi ini sudah perhitungkan, selanjutnya Kemenlu membuat contingency plan. Namun, Desra mengakui, di dalam penerapannya memang ditemui kendala teknis.

Desra juga menjelaskan, saat ini Wuhan masih terisolasi dan tidak ada yang bisa untuk masuk ke dalam, sehingga dalam upaya evakuasi pemerintah juga melibatkan persatuan pelajar Indonesia (PPI) yang berada di China.

"Sebagai contoh dalam yang terjadi di Hubei, provinsi, pergerakan dari exit city ke Wuhan itu memerlukan perjalanan darat enam jam. Ini sudah kita hitung bagaimana kita bisa menjangkau siapa yang mungkin ke sana," kata Desra.

"Karena kalau lockdown tidak ada yang bisa masuk. Jadi kita memberdayakan PPI Tiongkok untuk bekerja sama dengan kita praktisnya, misalkan mereka menyewa mobil. Kemudian ditentukan siapa yang mau supir, siapa yang ke sana," tambahnya.

Menurut Desra, setelah WNI dari Wuhan dievakuasi. Mereka masuk ke Indonesia namun tidak diperkenankan untuk bertemu dengan masyarakat. 243 WNI tersebut harus menjalani masa karantina terlebih dahulu.

"Contoh Aussie dikarantina di Christmast Island dan itu memerlukan 2x14 hari. Jadi 28 hari. Kami pertimbangkan dari kementerian adalah perlindungan di dalam negeri. Ini kan tidak semata-mata WNI pulang lalu membaur tapi juga ada proses karantina," ucapnya.

Desra menjelaskan, Kemenlu selalu melakukan komunikasi dengan Duta Besar Indonesia untuk China yang berada di Beijing untuk memastikan segala proses yang harus dilakukan.

"Dia kita kejar terus ditelepon dipastikan segala proses. Pak Djauhari terus intens berkoordinasi dengan otoritas di Beijing dan dengsn Provinsi Hubei, khususnya Wuhan. Siang ini di Kemlu ada rapat lintas kementerian untuk mematangkan evakuasi dengan contingency plan, bukan hanya di Wuhan, Hubei tapi juga di luar provinsi juga," jelasnya.