JAKARTA - Salah satu solusi Pemprov DKI dalam menangani banjir adalah revitalisasi dan pembangunan waduk dan situ buatan. Namun, hingga kini, masih ada 234 hektare luas waduk dan situ yang lahannya perlu dibebaskan dari tanah milik warga.
Luas lahan yang perlu dibebaskan ini bakal digunakan untuk memperluas waduk yang direvitalisasi, serta pembangunan waduk baru.
"Dari kajian kami, tiap waduk itu ada lahan yang harus dibebaskan. Ada yang mesti dibebaskan 5 hektar, ada yang 10 hektar," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari.
Juaini bilang, Dinas SDA menghitung luas lahan pembebasan waduk berdasarkan water ratio menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2030 DKI sebesar 5 persen. DKI memiliki luas sekitar 66.152 hektar, maka water ratio DKI adalah 331 hektar.
Kemudian, DKI juga sudah membebaskan lahan seluas 213 hektare untuk segera pembangunan fisik waduk dan situ. "Bentuknya nanti kembali ke natural. Kita tanam pohon-pohon, tanaman. Ada interaksi warga juga. Jadi, fungsinya selain sebagai pengendalian banjir, juga dipake untuk interaksi warga," ungkap dia.
Untuk tahun ini, DKI bakal melanjutkan pengerukan lima waduk yng telah dikerjakan pada 2019 lalu, yakni di Pondok Rangon, Cimanggis, Sunter, dan dua waduk di Kampung Rambutan. Selain itu, tahun ini DKI bakal memulai revitalisasi waduk Brigif.
"Yang (revitalisasi waduk) kemarin sudah berfungsi, cuma kan ada yang dirapikan mungkin dan kemarin belum selesai," ungkap dia.
Lebih lanjut, selain revitalisasi waduk dan situ, ada berbagai upaya lain Pemprov DKI dalam menangani permasalahan banjir. Mulai dari pembersihan saluran di pemukiman maupun jalan raya, pembuatan sumur resapan, hingga pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung.
Terkait
