Jika Terbukti Ada Korupsi di Asabri, Prabowo Minta Aset Dikembalikan

Jika Terbukti Ada Korupsi di Asabri, Prabowo Minta Aset Dikembalikan

Staf khusus Menhan prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak (Wadhany Tsa Tsia/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berharap kasus dugaan korupsi yang menjerat di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) segera diusut dan ada titik terang. Sebab, mantan Danjen Kopassus ini tak mau hak prajurit disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menurut Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Media, Dahnil Anzar Simanjutak, Prabowo berupaya agar nasib aset perusahaan asuransi plat merah itu tak bernasib seperti aset First Travel yang disita negara.

"Dia (aset) harus kembali ke Asabri. Dan catatan paling penting buat Pak Prabowo adalah dana prajurit itu tetap aman. Kalau ada yang bilang kerugian Asabri hampir Rp40 triliun, kan, ada tuh yang bilang tapi saya enggak tahu sumbernya dari mana, wong, total aset Asabri itu Rp39 triliun," kata Dahnil kepada wartawan di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari.

Dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di tubuh Asabri, menurut Dahnil, ada dua hal yang harus menjadi perhatian, gagal investasi atau korupsi.

"Kan ini bisnis, dan kalau ada gagal bisnis, bukan kriminal. Cuma kalau korupsi, tentu harus ditindak secara hukum," jelasnya.

Prabowo, seperti disampaikan Dahnil, meminta agar seluruh prajurit TNI dan Polri tetap tenang. Sebab, Kemenhan percaya, dana yang jadi tanggung jawab Asabri tetap aman walau ada isu korupsi.

"Pak Prabowo sampaikan prajurit harus tetap cool. Tetap santai. Karena dana prajurit aman," tegasnya.

Dugaan korupsi Asabri bakal diselidiki Polri

Di tempat berbeda, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas dugaan korupsi yang terjadi di PT Asabri. 

Usai melakukan pertemuan tertutup selama satu jam, Mahfud meminta agar prajurit TNI dan Polri tak perlu khawatir, sebab jaminan hari tua hingga pensiun yang menjadi tanggung jawab Asabri masih stabil. Tapi, jika ada pelanggaran hukum maka hal ini harus diusut.

"Kalau sudah urusan salah atau benar, biar prosedur hukum yang berjalan dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini kewenangannya Polri," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 16 Januari.

 Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kondisi keuangan Asabri saat ini dalam keadaan stabil. Namun, dia bakal terus mencari tahu perihal penyelewengan yang menyebabkan adanya penurunan aset karena salah investasi. 

"Apa ada penyelewengan dari pada penurunan aset karena salah investasi kan ada prosesnya sendiri. Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya," ungkap Erick.

Sementara untuk kerugian negara, eks bos Mahaka Media ini tak banyak bicara termasuk soal dugaan kerugian mencapai Rp10 triliun. Sebab, proses pengecekan kerugian negara bukan dilakukan oleh Kementerian BUMN.

"Mengenai kerugian negara kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus di jalani," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, PT Asabri diduga melakukan tindak korupsi dengan nilai mencapai Rp10 triliun.

Mahfud bahkan menduga, korupsi di tubuh perusahaan asuransi pelat merah yang mengurusi TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan itu punya modus operandi yang sama dengan kasus yang terjadi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

Untuk memastikan adanya kesamaan antara dua kasus tersebut, Mahfud mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan validasi. 

"Iya, modus operandinya sama (dengan PT Jiwasraya). Akan mungkin ada beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah, yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari.

Pihak Asabri pun telah memberikan bantahan soal dugaan itu, Direktur Utama PT ASABRI Sonny Widjaja menegaskan, tidak ada masalah dengan kondisi internal perseroan. Kabar tentang Asabri yang beredar luas di berbagai media, menurut dia, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

”Kegiatan operasional Asabri berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya,” ujar Sonny dalam keterangan yang diterima, Selasa, 14 Januari.

Terkait kinerja portofolio saham Asabri di pasar saham yang berguguran, Sonny mengakui ada beberapa penurunan nilai investasi. Namun, menurut dia, hal itu tidak berkaitan dengan kinerja Asabri, melainkan kondisi pasar modal Indonesia yang memang sedang tidak baik.

Tag: Korupsi