JAKARTA - Sejak tahun 1970-an, Jalan H. Agus Salim, yang lebih dikenal dengan Jalan Sabang jadi pusat nongkrong anak-anak Jakarta. Lokasi yang strategis di pusat kota membuat pengusaha kuliner bertahan lama mendirikan usaha di sana.
Namun, kini pengusaha yang bergumul dalam Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) dibuat resah oleh rencana revitalisasi dan penataan Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
Hari ini, sejumlah perwakilan PPS mengeluhkan ke DPRD DKI. Mereka bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Azis, Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah, Anggota Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, dan Anggota Komisi E DPRD DKI Wa Ode Herlina. Dari jajaran Pemprov, hadir Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.
Kepada anggota DPRD mereka menyuarakan keresahan yang dimulai ketika mendapat undangan sosialisasi penataan kawasan Jalan Sabang dengan waktu yang mepet.
Rencana ini sudah dilakukan musrembang tahun 2018, proses tender revitalisasi sudah disepakati 2019. Namun, mereka baru mengetahui ada rencana revitalisasi ketika undangan sosialisasi baru didapat pada September lalu.
BACA JUGA:
"Sosialisasi tanggal 19 Desember, sedangkan undangan dari Kelurahan diserahkan tanggal 18 Desember. Waktunya sangat mepet sekali. Dari paguyuban juga hanya sedikit yang menerima undangan, kebanyakan yang datang PKL," kata Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari.
Hal itu menimbulkan dugaan perencanaan yang tidak transparan. "Pemerintah Kota Jakarta Pusat tidak transparan!"
Dalam penataan Jalan Sabang kelak, Dinas Bina Marga DKI bakal melebarkan trotoar di sepanjang jalan dengan sistem satu arah tersebut. Kemudian, sistem parkir dibuat paralel di sisi kiri Jalan Sabang. Sementara, sisi kanannya akan diperuntukkan sebagai lahan PKL.
Yang paling meresahkan bagi PPS adalah terfasilitasinya PKL di Jalan Sabang. Dengan begitu, pengusaha restoran di Jalan Sabang bisa mengalami kerugian sampai 30 persen karena lahan parkir yang ia miliki nantinya tergerus oleh lapak PKL.
“Kondisi saat ini membuat kita sudah merugi, apalagi ada PKL di sepanjang toko kami,” ujar Dewi.
Karenanya, para pengusaha Jalan Sabang memohon Anggota DPRD melakukan tindakan dalam segala bentuk hukum, khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran jika penataan tersebut merugikan sejumlah pihak.
Melanjutkan, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta agar Pemkot Jakarta Pusat memperhatikan masukkan dan keluhan para pengusaha Jalan Sabang tersebut.
"Pak wakil penting dibantu karena mereka bayar pajak tolong diperhatikan penataannya. Mereka dari tahun 1958. Tolong PKL ditata agar tidak tertutup parkir motor juga diatur," ujar Zita.
Menanggapi, Wakil Wali Kota Jakpus Irwandi menjelaskan bahwa gambaran umum penataan Jalan Sabang nantinya akan dikembalikan seperti tempat nongkrong tahun 70an. Tidak akan hanya menjadi pusat kuliner, kawasan itu juga akan menjadi objek wisata tempat berkumpulnya warga.
Irwandi bilang, penataan ini baru sebatas rencana yang belum terbungkus. Tender proyeknya juga masih berupa konsep yang bisa diperbaiki sesuai masukan warga dan pengusaha di sana.
"Saya dari tahun 70-an, saat masih SMP, sudah nongkrong di Sabang. Saya ingin menyatakan Pemprov ingin ekonomi bangkit, bukan kami hancurkan. Goal kita mengembalikan kejayaan Sabang," kata Irwandi.
"Terima kasih masukkannya. Kami (Pemprov DKI juga belum bergerak (melakukan pekerjaan penataan). Ini miskomunikasi saja, nanti kami perbaiki lagi," lanjut dia.
