JAKARTA - Pemprov DKI menganggarkan Rp4 miliar dalam pengadaan pelantang suara berupa toa sebagai peringatan curah hujan tinggi terhadap warga untuk mengantisipasi banjir sepanjang musim hujan.
Pengadaan "senjata" antisipasi banjir ini masuk dalam kategori Disaster Warning System (DWS). Perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI.
"Anggaran pengadaan DWS senilai Rp4.073.901.441 (Rp4 miliar). Pengadaan DWS sebanyak 6 set," ungkap Kapusdatin BPBD DKI M Ridwan saat dikonfimasi, Selasa, 15 Januari.
Angka Rp4 miliar itu, di antaranya untuk mendirikan enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi VHF radio, masing-masing seharga Rp4,73 miliar. Kemudian ada juga 6 pole Disaster Warning System yang masing-masing dihargai Rp53 juta.
Enam set toa akan dipasang di enam kawasan pemukiman rawan banjir, khususnya daerah aliran sungai. Di antaranya adalah Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan.
Dalam pemasangannya, satu set akan dipasang empat toa, dikaitkan menggunakan tiang. Ketika tinggi muka air di aliran sungai masuk dalam kondisi Siaga III, petugas BPBD tiap wilayah akan memberikan peringatan yang terdengar dari toa-toa tersebut.
BACA JUGA:
Pemprov DKI sebenarnya sudah melakukan pengadaan toa peringatan di 14 titik pada tahun 2019. 14 titik tersebut terbagi dua kelompok pemukiman yang berada di dekat aliran sungai Ciliwung dan Pesanggrahan.
Kemudian, pada tahun ini Pemprov DKI juga menganggarkan Rp165 juta sebagai biaya perawatan ke-14 set toa yang telah dioperasikan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memikirkan senjata baru untuk mengantisipasi datangnya banjir di kemudian hari.
Jadi, ketika ada informasi cuaca ekstrem yang kembali melanda Jakarta. Setiap kelurahan akan mengerahkan jajarannya untuk berkeliling langsung ke rumah-rumah warga dan mengumumkan pemberitahuan tersebut melalui alat pengeras suara.
"Salah satu hal yang akan diterapkan adalah, jika ada kabar (akan banjir), maka kelurahan langsung berkeliling memberi informasi ke warga, tidak melalui jenjang RW dan RT," kata Anies.
Upaya yang bakal dilakukan ini diharapkan mengurangi dampak kerugian material warga seperti banjir awal tahun ini. Kata Anies, beberapa warga sempat tidak bisa menyelamatkan barang akibat luapan banjir yang cepat naik setelah perayaan malam tahun baru kemarin.
"Kemarin pada malam itu sebenarnya ada pemberitahuan. Tapi, karena malam hari diberitahunya lewat ponsel, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.
Lebih lanjut, Anies menjelaskan pemberitahuan peringatan dini cuaca ekstrem didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemberitahuan tersebut disampaikan satu jalur kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, untuk diantisipasi seluruh jajaran Pemprov DKI, dari tiap kota administratif hingga tingkat kelurahan.
"Antisipasi tersebut, kita bangun pos-pos sampai di level kelurahan. Sehingga, kelurahan kita punya SDM yang langsung merespons bila mulai terjadi genangan (banjir)," jelas Anies.
Terkait
