JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori menyatakan persoalan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di kawasan Laut Natuna, yang diklaim secara sepihak oleh Republik Rakyat China jangan dipandang sebelah mata karena terkait kedaulatan Republik Indonesia.
"Saya tidak sependapat dengan pernyataan seorang pejabat yang mengatakan persoalan Natuna ini jangan dibesar-besarkan. Bagi saya persoalan Natuna ini tanpa dibesarkan memang persoalan besar karena menyangkut kedaulatan RI," kata Syaiful di Jakarta, Selasa 7 Januari.
Politisi PKB itu mendorong Presiden Joko Widodo aktif melakukan lobi internasional serta memperkuat diplomasi guna menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kata lain, lanjutnya, Pemerintah Indonesia harus secara tegas menolak klaim sepihak China serta menjelaskan posisi dan sikap Republik Indonesia dengan tegas pula.
Ia berpendapat bahwa dari berbagai spektrum argumentasi yang valid dan kredibel baik menurut hukum internasional maupun argumentasi historis Laut Natuna, Indonesia memiliki posisi yang kuat.
"Jika perlu kita melakukan gugatan arbitrase internasional melalui mekanisme hukum internasional atas pelanggaran ZEE Indonesia," tutur Syaiful.
Apalagi, ujar dia, Indonesia juga telah mendaftarkan ZEE atas Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia dan sesuai dengan hukum laut internasional, serta Pemerintah RI juga membangun beragam infrastruktur di Natuna.
Pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional.
"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.
Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membawa semua kementerian/lembaga negara menggelar kekuatan secara kolektif sesuai tupoksinya secara koordinatif di beranda negeri ini.
"Dengan cara itulah, kita bisa memenangkan pertarungan menghadapi klaim tak berdasar dari China atau negara lainnya," katanya.
