JAKARTA - Pemerintah akan memberangkatkan ratusan nelayan dari wilayah Pantai Utara (Pantura) untuk mencari ikan di perairan Natuna. Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pengiriman ratusan nelayan ke wilayah yang saat ini menjadi sorotan pemerintah Indonesia dan China dirasa perlu untuk dilakukan.
"Ya, wilayah itu memang perlu diisi," kata mantan Panglima TNI itu di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin, 6 Januari.
Dia juga menegaskan wilayah itu memang perlu diisi oleh aktivitas, termasuk aktivitas pencarian ikan oleh nelayan asli Indonesia. Hanya saja, secara teknis dia kurang mengetahui bagaimana proses pengiriman nelayan itu ke sana karena semua diatur di bawah komando Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Susi yang Berharap Ada Ketegasan Terkait Pencurian Ikan di Perairan Nasional
06 Januari 2020, 12:49
Meski tak tahu teknisnya, Moeldoko memastikan nelayan yang akan mencari ikan di wilayah itu akan terjamin keamanannya. "Pemerintah memberikan jaminan (keamanan) bagi siapapun yang akan melakukan kegiatan mencari ikan di sana. Itu harus kita amankan," tegas dia.
Pengiriman ratusan nelayan ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Terlebih perairan Natuna masuk dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia yang kini diklaim oleh China.
Meteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan mobilisasi ratusan nelayan ini juga mencegah masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan yang masuk ke perairan Natuna.
"Mereka menyatakan siap melaksanakan aktivitas kenelayanan di sana, karena juga merupakan hak nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam di sana," kata Mahfud MD saat menemui 120 nelayan asal Pantura di Kantor Kemenko Polhukam.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawal aktivitas melaut para nelayan di Perairan Natuna. "Koordinasi umum akan dilakukan oleh Pak Sesmenko dan koordinasi operasional akan dilakukan oleh Deputi I dan IV di sini yang akan mengawal seterusnya," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah ingin berkonflik dengan China. Hanya saja, secara tegas kedaulatan wilayah Indonesia juga tidak boleh terusik.
"Tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," tegasnya sambil menambahkan urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apapun dengan pemerintah China dilanjutkan seperti biasa.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah China terkait adanya kapal Coast Guard yang mengawal nelayan dari Negeri Tirai Bambu di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Padahal wilayah tersebut masih merupakan kawasan eksklusif Indonesia.
"Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.id.
Kini Komando Armada I TNI Angkatan Laut (AL) telah berjaga di sekitar peraian Natuna. Berdasarkan rilis dari Pusat penerangan TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang disiagakan antara lain tiga Kapal Perang Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU untuk berpatroli di kawasan tersebut.
