JAKARTA - Pemerintahan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menargetkan pembentukan 2.000 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di berbagai daerah pada 2020 sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air.
"Program ini sudah dimulai pada 2017 dengan mendirikan 50 BLK, 75 BLK pada 2018 dan 988 BLK komunitas pada 2019," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker RI Bambang Satrio Lelono, Senin 30 Desember.
Pemerintah dari tahun ke tahun terus berkomitmen dalam pendirian BLK, termasuk pula dalam hal pengalokasian anggaran untuk membangun 2.000 BLK komunitas pada 2020. Ia menjelaskan program BLK komunitas merupakan terobosan presiden untuk menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2040 sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Sebab, ujar dia, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing terutama penduduk usia produktif.
Selain itu, bonus demografi merupakan sumber dan penggerak Indonesia yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi pengangguran di Tanah Air yang saat ini berjumlah 7,05 juta orang atau setara 5,28 persen.
"Apabila kita gagal mengolah bonus demografi, maka hal ini bisa menjadi bencana atau masalah bagi bangsa Indonesia," katanya.
Apalagi, kata dia, presiden dalam berbagai kesempatan menegaskan prioritas pembangunan nasional lima tahun ke depan ialah pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta aspek transportasi maupun ekonomi.
Secara umum, BLK komunitas adalah unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan yakni di pondok pesantren, seminari, dhammasekha dan pasraman di seluruh wilayah Tanah Air.
Hal tersebut berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi atau keahlian guna memberikan keterampilan kepada siswa dan komunitas masyarakat di sekitarnya. "Tentunya ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta mendorong berwirausaha," ujarnya.
Terkait
