PSI DKI Diserang Gegara Dana Reses

PSI DKI Diserang Gegara Dana Reses

Sejumlah kader PSI melakukan konferensi pers, salah satu di antaranya adalah Juru Bicara DPW PSI DKI Rian Ernest (Diah Ayu Wardani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Baru-baru ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta membanggakan tindakan pengembalian sisa dana reses sebesar Rp752 juta ke Sekretariat DPRD. Dari total dana reses sebesar Rp2,44 miliar, PSI hanya menggunakan Rp1,68 miliar. 

Selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November 2019, mereka telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 11.600 warga untuk mencatat aspirasi, serta pengaduan mereka untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat di DPRD.

Juru Bicara DPW PSI DKI Rian Ernest bilang, poin utama reses adalah menampung tanggapan, aspirasi, dan pengaduan masyarakat. Karenanya, dana reses digunakan untuk mendukung kegiatan itu secara optimal. 

"Bukan pencitraan, ini adalah janji politik kami kepada konstituen. Selain itu, poin utama reses adalah untuk menampung tanggapan, aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dana reses digunakan untuk mendukung kegiatan itu secara optimal. Tidak harus dipaksakan habis, apalagi jika digunakan di luar hal yang berkaitan dengan reses," jelas Rian beberapa waktu lalu.

Belakangan, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah mengetahui bahwa PSI bisa mengembalikan dana reses karena kedelapan anggotanya tidak menyelesaikan seluruh titik reses dalam daerah pemilihannya. Alih-alih, yang digemborkan PSI hanyalah bentuk penghematan dana reses. 

"Masalahnya, PSI ngebalikin dana reses karena dia tidak menyelesaikan titik reses, tidak memanfaatkan betul-betul," ucap Ima kepada wartawan, Kamis, 26 Desember. 

Mencontohkan dirinya, Ima memiliki jatah 16 titik reses. Jumlah itu dirasa kurang karena konstituen memintanya mengunjungi satu titik reses lainnya. Ima pun merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran.

"Saat saya tanya ke Sekretaris Dewan, ada anggota (PSI) yang hanya menjangkau 6 titik, 8 titik, ada 10 titik, saya lihat. Jadi, kita bedain dulu nih mana yang hemat mana yang pura-pura hemat," lanjut dia. 

Sementara, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif menilai PSI terlalu naif jika mengembalikan uang hasil reses mereka turun ke dapil. 

"Menurut saya sih naif aja. Anggota dewan itu kerjanya bukan begitu. Tugas dinasnya DPRD, jika dikasih duit untuk reses, yang penting itu menggunakannya," ucap Syarif. 

Terlebih, kata Syarif, tidak ada kewajiban mengembalikan dana reses yang tidak terpakai. Oleh karena itu, biasanya mereka memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan. 

"Ada kesempatan diberikan oleh negara, setiap setahun tiga kali turun ke dapil untuk menyerap aspirasi. Sebanyak mungkin ketemu masyarakat. Kalau dipulangin ya, atau di balikin tidak memenuhi perencanaan seperti 16 titik, Masyarakat yang menilai," pungkasnya.