Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

Salah satu kondisi pedestrian di Jakarta (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Penggencaran pembangunan trotoar Pemprov Jakarta menuai kritikan oleh DPRD. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Bina Marga Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dianggap terlalu besar oleh anggota dewan.

Dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengefisiensi pagu anggaran pembangunan trotoar. Sebab, anggaran trotoar itu memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. 

"Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak," kata Ida di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 11 November.

Ida menambahkan, anggaran ini harus mengacu dengan skala prioritas dalam perencanaan. Menurutnya, Pemprov Jakarta mestinya memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sunga untuk penampungan air hujan agar meminimalisir potensi banjir.

"Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW," ucap Ida.

Ida juga menyayangkan rendahnya anggaran penanganan banjir yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI dalam draf KUA-PPAS tahun 2020 ini.  Dari total anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp3,9 triliun, Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir.

Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali. Anggaran pembebasan lahan tahun depan ini, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk membebaskan lahan yang tahun lalu ditunda karena adanya efisiensi anggaran.

Belum lagi, anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendali banjir tahun 2019 dipangkas sebesar Rp500 miliar menjadi Rp350 miliar. Pemangkasan dilakukan karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Jakarta.

"Tahun ini [anggarannya] terlihat sangat sedikit. kelihatannya Gubernur enggak serius menangani banjir," katanya. 

Anies membantah

Gubernur DKI Anies Baswedan membantah Pemprov Jakarta tak memprioritaskan masalah banjir dan memilih fokus pembangunan trotoar.

"Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini [pembangunan trotoar]. Ada yang dikerjakan rutin [penanganan banjir]. Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan," ucap Anies. 

Kata dia, sampai saat ini Pemprov Jakarta masih melakukan pengerukan tanah sejumlah waduk untuk menampung air dengan volume yang lebih banyak.

"Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya," kata dia. 

Lagipula, pandangan Anies, pembangunan trotoar secara masif diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengganti dengan kendaraan umum, sepeda, hingga berjalan kaki.