Jawab Ekspektasi Publik, 2026 Disebut Jadi Titik Balik Transformasi Budaya Polri

Ilustrasi Polri (Antara)

JAKARTA – Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menyatakan optimisme bahwa transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan semakin nyata pada 2026. Transformasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat penegakan hukum yang demokratis dan menjawab ekspektasi masyarakat modern.

Koordinator GIC Febry Wahyuni Sabran mengatakan Polri terus menunjukkan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Menurutnya, komitmen reformasi yang ditunjukkan institusi kepolisian tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik.

“Polri terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman dan ekspektasi masyarakat. Dukungan masyarakat muncul karena mereka melihat langsung upaya nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, serta komitmen terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu,” ujar Febry dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Januari.

Febry menilai dukungan publik terhadap Polri semakin menguat menjelang 2026. Ia meyakini seluruh elemen masyarakat kini berada di belakang institusi kepolisian dalam upaya memperkuat demokrasi hukum di Indonesia.

Di sisi lain, Febry menyoroti visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan penegakan hukum dan demokrasi sebagai pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, sistem hukum yang kuat dan berkeadilan merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

“Reformasi Polri bukan hanya tanggung jawab internal institusi, tetapi merupakan kepentingan nasional yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, Febry meyakini bahwa 2026 akan menjadi momentum penting bagi transformasi budaya Polri. Transformasi tersebut dinilai tidak sekadar perubahan prosedur atau regulasi, melainkan menyentuh budaya kerja dan mentalitas aparat kepolisian.

“Perubahan kultural ini krusial, karena struktur dan aturan saja tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar melayani kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi budaya Polri mencakup peningkatan profesionalisme di seluruh lini, penguatan akuntabilitas melalui pengawasan internal dan eksternal yang efektif, serta reorientasi pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Selain itu, internalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.

Menurut Febry, proses transformasi ini didukung oleh komitmen politik yang kuat dari berbagai tokoh nasional serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. GIC bersama sejumlah organisasi lainnya terus melakukan pemantauan dan advokasi agar reformasi berjalan konsisten dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perubahan. Ini menjadi fondasi penting menuju demokrasi hukum yang matang dan stabil, tidak hanya pada 2026, tetapi juga dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.