Kutuk Penyerbuan Israel ke Markas UNRWA, Indonesia: Pelanggaran Keras Hukum Internasional

Kementerian Luar Negeri RI. (Sumber: Kemlu RI)

JAKARTA - Indonesia mengutuk keras penyerbuan Israel ke markas Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai pelanggaran hukum internasional, mendesak Israel menghormati mandat dan fasilitas PBB.

Dalam unggahannya di akun media sosial X resminya Kementerian Luar Negeri RI menuliskan: "Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan penerobosan tanpa izin yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap kompleks kantor UNRWA di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur pada 8 Desember 2025."

"Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Fatwa Hukum ICJ tanggal 22 Oktober 2025 serta Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Lembaga PBB," tegas Kemlu RI.

Lebih jauh Kemlu RI mengatakan, " Indonesia menolak upaya sistematis untuk melemahkan UNRWA dan mendesak Israel untuk mematuhi kewajiban hukumnya, serta menghentikan seluruh kebijakan dan tindakan yang menghambat pelaksanaan mandat UNRWA."

Diberikatakan sebelumnya, polisi Israel pada Hari Senin menyerbu markas besar badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang disegel di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang diduduki.

Kegubernuran Yerusalem, yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina, mengatakan pasukan polisi menggerebek markas besar tersebut, menahan petugas keamanan dan menyita telepon mereka.

"Polisi Israel memutus komunikasi, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kompleks tersebut," tambahnya dalam sebuah pernyataan, melansir Anadolu.

Penggerebekan itu terjadi "bersamaan dengan penutupan total area di sekitarnya dan penggeledahan ekstensif yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di seluruh fasilitas gedung," kata pernyataan itu.

"Penggerebekan ini merupakan tantangan langsung terhadap suara mayoritas Majelis Umum PBB beberapa hari yang lalu untuk memperbarui mandat UNRWA," kata kegubernuran.

Kompleks tersebut telah berfungsi sebagai kantor UNRWA sejak tahun 1951, tetapi badan tersebut mengosongkannya awal tahun ini menyusul keputusan Pemerintah Israel.

Sementara, Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini pada Hari Senin mengecam serangan Israel ke markas besar UNRWA di Yerusalem Timur dan penggantian bendera PBB dengan bendera Israel.

Dalam cuitan di media sosial X Lazzarini mengatakan, polisi Israel didampingi oleh pejabat kota secara paksa memasuki kompleks UNRWA di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Lazzarini mengecam tindakan ini sebagai "pengabaian terang-terangan terhadap kewajiban Israel sebagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan menghormati hak asasi PBB yang tidak dapat diganggu gugat."

Diketahui UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka.

Badan PBB tersebut telah menghadapi kesulitan keuangan yang parah sejak Israel melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadap UNRWA, dengan klaim staf mereka terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Meskipun UNRWA telah meminta Pemerintah Israel untuk memberikan informasi dan bukti yang mendukung tuduhan tersebut, badan tersebut belum menerima tanggapan.

Menyusul tuduhan Israel, beberapa negara donor utama, termasuk AS, menangguhkan atau menghentikan pendanaan.

Jumat pekan lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk memperbarui mandat UNRWA selama tiga tahun. Resolusi tersebut didukung oleh 151 suara, 10 suara menentang, dan 14 suara abstain.

"UNRWA adalah badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina. Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya," papar Kemlu RI.

"Indonesia mendesak Israel sepenuhnya menghormati mandat dan fasilitas PBB, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi proses perdamaian bagi Palestina," tegas kementerian.