7 Jam Menunggu, Tim Gabungan Gagal Geledah Kantor Presiden Yoon yang Dimakzulkan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeo yang dimakzulkan/FOTO via Instagram @sukyeol.yoon

JAKARTA  - Penyelidik Korea Selatan yang menyelidiki deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol gagal masuk ke kantornya untuk mencari bukti. Staf keamanan kantor kepresidenan menolak mereka masuk.

Yoon dimakzulkan pada Sabtu atas keputusan darurat militer dan dibebastugaskan dari tugas kepresidenannya. Kantor berita Yonhap mengatakan penyelidik yang mencari bukti tentang keabsahan keputusan darurat militer Yoon menunggu sekitar tujuh jam untuk diizinkan masuk, namun dinas keamanan kantor kepresidenan menolak mereka masuk.

Tim investigasi gabungan yang terdiri dari polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) sedang mencoba mengakses server komputer layanan keamanan kantor kepresidenan untuk mendapatkan catatan telepon termasuk yang digunakan oleh komisaris polisi, kata Yonhap, mengutip tim tersebut dilansir Reuters, Selasa, 17 Desember.

Ini merupakan kedua kalinya pihak berwenang mencoba dan gagal menggeledah kantor kepresidenan terkait penerapan darurat militer yang dibatalkan dalam beberapa jam setelah perselisihan dengan parlemen.

Upaya pada 11 Desember berakhir dengan tangan kosong karena tim dilarang masuk. Namun kantor kepresidenan secara sukarela menyerahkan beberapa data.

Dinas keamanan kantor kepresidenan mengatakan akan menyatakan sikapnya pada Rabu, 18 Desember mengenai kerja sama dalam penggerebekan, lapor Yonhap.

Yoon telah membentuk tim hukum untuk membela diri terhadap tuduhan pemberontakan dan dalam kasus Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan apakah akan memecatnya dari jabatannya atau memulihkan kekuasaannya.

Seok Dong-hyun, seorang pengacara dan mantan jaksa yang membantu Yoon, mengatakan deklarasi darurat militer oleh presiden bukan merupakan pemberontakan, Yonhap melaporkan.

Yoon juga akan "dengan percaya diri menyatakan posisinya di Mahkamah (Konstitusi)," Yonhap mengutip ucapan Seok.