Warisan Budaya Jadi Fondasi Pembangunan, Menteri Kebudayaan dan DPD RI Sepakat Perkuat Pemajuan Kebudayaan

Menteri kebudayaan Fadli Zon. Dan DPD sepakat jadikan budaya (IST)

JAKARTA -  Pemerintah menegaskan posisi warisan budaya sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal ini dibahas dalam rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Komite III DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu,7 Mei.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, membahas strategi pelindungan budaya Nusantara serta program prioritas pemajuan kebudayaan 2025 di seluruh provinsi.

Dailami menyebut hingga 2024, Indonesia memiliki 2.213 Warisan Budaya Takbenda dan 228 Cagar Budaya Nasional. Enam situs budaya telah diakui UNESCO. Ia menekankan pentingnya edukasi budaya agar warisan budaya tidak hanya terpelihara tapi juga berdampak ekonomi.

Menbud Fadli Zon menegaskan arah kementeriannya yang berfokus pada tiga direktorat utama: pelindungan tradisi, diplomasi budaya, dan pengembangan kebudayaan. Ia memaparkan program seperti revitalisasi tradisi lokal, budaya digital, diplomasi, repatriasi benda sejarah dari luar negeri, pemugaran situs, hingga pembangunan rumah budaya.

Fadli juga menyoroti ekosistem film Indonesia yang kian aktif di forum global, termasuk Cannes Film Festival. Dukungan diberikan melalui Dana Indonesiana yang tahun ini dialokasikan Rp300–465 miliar. Dana ini mendukung film, musik, budaya pop, hingga tradisi dan seni pertunjukan.

Sejumlah anggota DPD menyampaikan aspirasi. Dedi Iskandar Batubara anggota DPD Dapil Sumut mendorong sinergi pusat-daerah agar pelestarian budaya tidak bersifat formalitas. Hasby Yusuf Dapil Maluku Utara ingin kemitraan konkret antara kementerian dan daerah.

Sementara Destita Khairilisani (Bengkulu) menekankan pentingnya retradisionalisasi budaya lokal. Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah) meminta perhatian terhadap bangunan cagar budaya yang difungsikan untuk pendidikan seperti SMPN 6 Salatiga. Rai Mantra (Bali) mendorong promosi budaya Bali lebih luas serta percepatan RUU Bahasa Daerah.

Rapat ini juga dihadiri pejabat utama Kementerian Kebudayaan. Hasilnya, DPD dan Kementerian berkomitmen memperkuat konservasi budaya, aktivasi publik, digitalisasi koleksi, pembinaan SDM, serta percepatan pelaksanaan program di daerah.