Presiden Trump Lebih Memilih Kesepakatan dengan Iran, Tapi Tidak Kesampingkan Tindakan Militer

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Hari Rabu mengatakan, Ia lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Iran daripada mengambil tindakan militer, sembari memperingatkan penggunaan kekuatan tetap menjadi opsi jika diplomasi gagal.

"Saya lebih memilih membuat kesepakatan karena saya tidak ingin membunuh orang," ujar Presiden Trump dalam sebuah acara di Las Vegas, melansir Anadolu (6/8).

Presiden Trump mengatakan pemerintahannya sempat bersiap melancarkan "serangan terbesar sejak Perang Dunia II," namun menunda rencana tersebut setelah para pejabat Iran meminta diadakannya pembicaraan.

"Mereka menelepon saya dan berkata, 'Tolong jangan lakukan itu. Mari kita bicara,'" ujarnya.

"Mereka bilang, 'Kami tidak pernah mengatakan hal itu.' Anda tahu? Media 'berita palsu' (fake news) tahu bahwa mereka memang mengatakannya, tapi kita sedang berdialog. Kita lihat saja apa yang terjadi, namun mereka menghormati kita," urai Presiden Trump.

Lebih lanjut Presiden Trump menegaskan pendiriannya, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Beralih ke masalah harga minyak dan bensin, Presiden Trump mengatakan harga-harga tersebut akan turun drastis begitu kebuntuan saat ini dengan Iran terselesaikan.

"Kami telah berupaya menurunkan harga, dan begitu situasi dengan Iran ini berakhir, harga minyak akan anjlok dan harga bensin pun akan turun," jelasnya.

Kawasan Timur Tengah mengalami eskalasi menyusul serangan AS-Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026, yang dibalas dengan serangan ke wilayah Israel serta target terkait AS di negara-negara kawasan.

Pada tanggal 18 Juni, Washington dan Tehran menandatangani kesepakatan kerangka kerja dan memulai negosiasi menuju kesepakatan akhir. Namun, pembicaraan tersebut kemudian terhenti akibat perbedaan pendapat mengenai jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Bulan lalu, ketegangan kembali meningkat saat AS melancarkan serangan di wilayah Iran, sementara Tehran merespons dengan menargetkan apa yang mereka sebut sebagai fasilitas dan peralatan militer AS di beberapa negara Arab, khususnya Yordania, Bahrain, dan Kuwait.