Pramono-Menteri P2MI Teken MoU Tingkatkan Skill Warga Jakarta Pekerja Migran
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya yang berasal dari Jakarta.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
Mukhtarudin mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara BP2MI dengan Kementerian Dalam Negeri. DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang melanjutkan kolaborasi tersebut di tingkat pemerintah daerah.
"Kami memperkuat sinergi dalam penanganan pekerja migran dari hulu sampai ke hilir. DKI punya fasilitas lengkap untuk peningkatan kapasitas SDM, jadi kita kembangkan agar pekerja migran Indonesia tidak hanya low skill, tapi juga medium-high skill," kata Mukhtarudin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 29 Oktober.
Ia menjelaskan, permintaan tenaga kerja luar negeri kini mulai bergeser ke sektor-sektor menengah dan tinggi seperti industri perhotelan, teknik pengelasan, hingga bidang profesional lain. Karena itu, BP2MI ingin memastikan pelatihan dan penempatan dilakukan secara aman dan sesuai standar negara tujuan.
Mukhtarudin menambahkan, dalam sistem SISKOP2MI tercatat lebih dari 4.000 warga DKI yang bekerja di luar negeri sepanjang 2023–2025. Namun, ia menyoroti masih adanya kasus penempatan ilegal, termasuk sejumlah warga Jakarta yang bekerja secara tidak resmi di Kamboja.
"Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan resmi. Jadi kalau ada yang berangkat ke sana, pasti unprosedural. Tapi sebagai pemerintah, kami tetap hadir memulangkan dan melindungi mereka. Sudah 101 WNI dipulangkan dari sana," ujarnya.
اقرأ أيضا:
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap pemerintah daerah menyiapkan warganya agar bisa bersaing di pasar kerja global. Ia mengatakan, kolaborasi dengan BP2MI akan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelatihan tenaga kerja di bidang yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
"Untuk Jakarta, memang karena kami ingin mempersiapkan diri penempatannya di tempat-tempat yang memang untuk middle-up, terutama untuk misalnya sebagai welder, hospitality, dan sebagainya," ucap Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menambahkan, pemerintah daerah akan mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan untuk memperluas program peningkatan keterampilan, terutama di bidang industri menengah dan jasa.
"Kami akan fokus ke penempatan di negara-negara middle-up seperti Korea, Jepang, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Kami juga berdiskusi dengan Pak Menteri soal peluang kerja di sektor hospitality, manufaktur, dan teknologi. Ini semua agar tenaga kerja kita bisa naik kelas," imbuhnya.