Wamen PU Desain Gedung Legislatif-Yudikatif IKN Tunggu Persetujuan Prabowo

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah mengirimkan desain untuk Gedung Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Diana bilang, sejumlah desain yang diberikan tersebut sudah disesuaikan dengan permintaan Presiden.

"Kalau (desain gedung) legislatif dan yudikatif itu kemarin kami sudah audiensi, ya, ke Bapak Presiden (Prabowo) dengan Menko IPK (Agus Harimurti Yudhoyono) OIKN sama Menteri PU. Dan juga saya ngajak para perencana. Perencana itu adalah yang kemarin menang sayembara untuk legislatif dan yudikatif. Kami bawa semuanya," ujar Diana saat ditemui di kantornya, Rabu, 12 Maret.

"Kalau nggak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya. Yang menurut beliau terlalu fancy, tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus. Dan kemarin juga sudah kami kirim kepada Presiden," sambungnya.

Dia menambahkan, Presiden juga menginginkan adanya perubahan desain interior.

Diana bilang, Prabowo tertarik dengan desain interior dari India, yang mana memiliki unsur kesamaan dengan Indonesia.

"Satu hal lagi yang beliau inginkan adalah desain interiornya. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India, ya. Itu bagus ada unsur-unsur yang seperti di Indonesia (mulai dari) kayu, warna. Dan ini juga beliau minta di lobby nanti, kan, ada semacam museum atau galeri gitu yang bisa menunjukkan terkait dengan demokrasi itu seperti apa. Ini sudah kami (ajukan) semuanya, baik yang untuk legislatif dan yudikatif," ucap dia.

Menurut Diana, saat ini pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Kepala Negara terkait desain tersebut.

"Saat ini, kami masih menunggu accepted (persetujuan) lagi dari beliau. Kami sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Menko (AHY) untuk nanti kami carikan waktu (agar) bisa menjelaskan kembali kepada Bapak Presiden," jelas Diana.

Nantinya bila desain itu telah disetujui Prabowo, Diana bilang, Kementerian PU akan menyerahkannya kepada pihak Otorita IKN untuk melakukan pelelangan.

"Nah, setelah oke tentunya ini akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang. OIKN akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di 2025-2030," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahap kedua pembangunan yang direncanakan selesai pada 2028.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Selasa 21 Januari.

"Beliau menargetkan IKN pada 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Kami ditugaskan menyelesaikan proyek untuk legislatif, yudikatif dan fasilitas pendukung lainnya," ungkap Basuki.

Desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang sebelumnya dirancang oleh Kementerian PUPR, akan ditinjau ulang sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Kami bersama Kementerian PUPR dan OIKN akan membentuk tim desain untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan," tambahnya.