Mengenal Apa Itu Inklusi Keuangan
JAKARTA - Kegiatan ekonomi tentu menjadi rutinitas yang penting dalam kehidupan masyarakat modern. Hampir semua orang melakukan kegiatan ekonomi setiap hari, misalnya berbelanja, melakukan tarik saldo atau transfer uang, menyediakan dan mengakses layanan kredit, berinvestasi, serta berbagai transaksi lainnya. Semua kegiatan ekonomi tersebut merupakan bagian dari inklusi keuangan yang turut mempengaruhi perekonomian negara.
Apakah kamu merasa familiar dengan istilah inklusi keuangan? Ulasan lengkap berikut ini akan membahas tentang apa itu inklusi keuangan, manfaat, serta upaya pemerintah untuk mendukung inklusi keuangan nusantara.
Apa yang dimaksud dengan inklusi keuangan?
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses bagi setiap individu maupun bisnis untuk memanfaatkan produk atau layanan keuangan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 76/ POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, inklusi keuangan nusantara adalah akses yang tersedia bagi individu maupun bisnis untuk memanfaatkan produk atau layanan keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa contoh inklusi keuangan dalam aktivitas sehari-hari adalah sebagai berikut:
- Menabung uang, melakukan penarikan saldo, transfer uang, dan kegiatan perbankan lainnya.
- Meminjam dana dari koperasi simpan pinjam.
- Berinvestasi di bidang saham, reksadana, obligasi, dan lainnya.
- Memanfaatkan layanan pinjaman online (pinjol).
- Berlangganan polis asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, dan lainnya.
Tujuan inklusi keuangan menurut OJK
Peraturan OJK No. 76/ POJK.07/2016 tahun 2016 menjelaskan tentang 4 tujuan utama inklusi keuangan nusantara, yaitu:
- Meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga, atau layanan jasa keuangan.
- Menyediakan produk atau jasa keuangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
- Meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan.
Manfaat inklusi keuangan
Tujuan inklusi keuangan nusantara merupakan visi yang dicanangkan untuk mewujudkan beberapa manfaat berikut ini:
- Mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila semua kalangan masyarakat memiliki pemahaman literasi finansial yang baik, maka masalah ekonomi yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Contohnya, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mengajukan pinjaman dana ke bank untuk mendukung kelancaran usahanya.
- Menyebarluaskan literasi finansial kepada khalayak ramai agar lebih bijak mengelola keuangan.
- Membantu masyarakat merealisasikan rencana keuangan yang matang untuk mendukung kesejahteraan generasi penerus.
- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan karena bisa menjangkau kalangan masyarakat yang sebelumnya merasa kurang familiar dengan produk dan layanan jasa keuangan.
- Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, yaitu pihak perantara keuangan yang memfasilitasi kegiatan perbankan tetapi tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Misalnya, mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit secara sepihak dengan alasan membantu masyarakat kalangan ekonomi rendah.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi negara karena kegiatan ekonomi berlangsung secara berkesinambungan. Misalnya, bila UMKM bisa meminjam dana dengan mudah untuk ekspansi bisnis, maka UMKM tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya jumlah pengangguran juga turut mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat sehingga perekonomian negara berada dalam kondisi stabil.
Apa saja upaya pemerintah untuk mendukung inklusi keuangan nusantara?
Menurut Survei Nasional Keuangan Inklusif yang dilakukan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (S-DNKI), 81,4 persen orang dewasa di Indonesia pernah menggunakan produk atau layanan keuangan formal di tahun 2020. Persentase tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2018 yang hanya mencapai 78,8 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah yang hendak mencapai inklusi keuangan dengan persentase 90 persen di tahun 2024.
Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung inklusi keuangan di Tanah Air, antara lain:
- Memberlakukan peraturan khusus terkait inklusi keuangan, salah satunya yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategis Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan tersebut menjelaskan tentang tujuan inklusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- Memberikan edukasi terkait dengan literasi finansial secara gencar. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan masyarakat tentang manfaat dan mekanisme penggunaan produk atau layanan jasa keuangan di Indonesia.
- Menyediakan fasilitas keuangan publik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, contohnya memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan subsidi bagi UMKM.
- Meningkatkan kesadaran lembaga keuangan tentang keberadaan segmen yang potensial pada setiap lapisan masyarakat. Misalnya, keberadaan koperasi simpan pinjam sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan ketika belum banyak bank yang berekspansi di desa.
- Memberikan perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan ekonomi secara aman, cepat, dan praktis.
- Memaksimalkan implementasi teknologi untuk mendukung inklusi keuangan, misalnya mendukung pertumbuhan perusahaan fintech legal di tanah air.
Kesimpulannya, inklusi keuangan membutuhkan sinergi dari semua pihak, yaitu masyarakat yang memahami literasi finansial, penyedia produk dan layanan jasa keuangan, serta pemerintah. Sehingga pertumbuhan perekonomian negara bisa berlangsung pesat karena didukung realisasi inklusi keuangan yang lancar.