Sistem 10 Kementerian Dikabarkan Diretas, DPR: BIN Harus Minta Bukti Insikt Group
JAKARTA - Insikt Group mengabarkan adanya peretasan di 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah Indonesia termasuk milik BIN (Badan Intelijen Negara).
Disebutkan peretasan itu dilakukan oleh Mustang Panda Group, peretas asal Tiongkok dengan menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Bahkan peretasan ini langsung dikaitkan dengan upaya spionase Tingkok dalam upaya menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Dugaan itu berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber Recorded Future (perusahaan keamanan siber AS) yang menemukan aksi penyusupan sudah terjadi sejak Maret 2021.
Insikt Group disebut sudah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021 tetapi tidak direspons.
Menanggapi itu, anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan kementerian terkait segera berkoordinasi dengan Insikt Group untuk meminta bukti terkait adanya laporan dugaan peretasan sistem tersebut.
"Hal ini juga penting untuk mengetahui celah-celah kelemahan sistem lembaga dan kementerian kita. Serta apa motif aksi penyusupan itu," ujar Iqbal kepada wartawan, Selasa, 14 September.
Iqbal menyayangkan apabila sistem BIN dan sejumlah Kementerian itu benar-benar diretas. Sebab menurutnya, hal ini membuktikan bahwa sistem BIN dan Kementerian RI masih sangat lemah.
"Jika lembaga sekelas BIN saja bisa diretas, tidak bisa dibayangkan dengan sistem cyber security dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Tidak mengherankan jika BPJS, Kemenkes, dan institusi lainnya bisa kebobolan," tegas Iqbal.
Baca juga:
Sekretaris Fraksi PPP MPR ini mengingatkan, laporan dari Insikt Group harus menjadi triger bagi semua Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan sistem keamanan seperti dengan mulai melakukan security assessment.
Termasuk peningkatan SDM dan tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing.
"Kasus peretasan sistem kementerian dan lembaga jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak menjadi khawatir dan rahasia negara diketahui negara lain," pungkas Iqbal.