Politikus Gerindra Sarankan Pemerintah Tunjuk Bulog sebagai Penyalur Bansos

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan memunculkan permasalahan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

Pasalnya menurut dia, meski pemerintah telah menyiapkan bantuan tunai, namun kebijakan ini akan berdampak pada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebab, kata Arief, PPKM darurat akan membatasi kegiatan operasional usaha usaha masyarakat baik di pasar atau rumahan. 

"Sehingga masyarakat memegang uang tunai pun sangat terbatas untuk belanja," ujar Arief, Jumat, 2 Juli.

Seperti diketahui, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos seiring diberlakukannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Terkait itu, mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyarankan agar pemerintah kembali menunjuk Bulog sebagai penyalur bantuan sosial. Karena, pada tahun 2020 Bulog telah berhasil menjalankan tugas pembagian Bansos dengan mengacu data dari Kemensos.

Mengingat, lanjut Arief, pemberian bantuan dari Presiden tidak hanya sesuai dengan maksud pelaksanaan PPKM darurat serta mengurangi adanya penyelewengan, tetapi juga dapat memberikan dampak baik untuk perekonomian nasional.

"Pemberian paket beras tersebut akan membantu penyerapan beras yang ada di Bulog sehingga mengurangi potensi kerusakan beras di Bulog yang terlalu lama tersimpan karena tidak terserap dalam berbagai kegiatan," jelas Arief.

Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat juga memiliki pengalaman menjaga pemenuhan kebutuhan pokok bagi  masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional sebagaimana di tengah masa pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 lalu.

"Dengan adanya kegiatan pemberian bantuan dari Presiden oleh Pemerintah Pusat berupa paket beras premium sebanyak 25 kg/KPM (keluarga penerima manfaat), yang dilakukan oleh Bulog melalui Kementerian Sosial selaku penyedia data masyarakat yang layak menerima bantuan," tandas Arief.

Disatu sisi, koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait telah dilakukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa koordinasi dilakukan untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran.

“Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti," katanya kepada wartawan, Jumat, 2 Juli.

Muhadjir menargetkan pada minggu kedua bulan ini bansos bisa disalurkan ke seluruh pelosok tanah air, khususnya kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan.