Realisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Masih Rendah, Menteri PU: Proyek Ini 'Setengah Mangkrak'
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai proyek setengah mangkrak. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya realisasi pembangunan hingga saat ini, padahal proyek SR ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Dody mengatakan, progres pembangunan sekolah per 20 Mei 2026 baru sekitar 59 persen. Dia menuding, ada pejabat kementeriannya yang melakukan pekerjaan tidak terpuji, namun dirinya enggan menjelaskan tindakan apa yang dimaksud.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang 'setengah mangkrak'," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Mei.
Dia menyebut, sejak awal sebenarnya ia sudah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya, sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan.
Menurut Dody, berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari–Februari 2026. Namun, karena penanganannya terlambat, progres pembangunan SR ikut tertinggal. Dia pun mengaku harus mencopot beberapa orang karena hal tersebut.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah, ya, sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," terangnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengaku, kerap memberi solusi demi mempercepat progres SR. Akan tetapi, kata dia, banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut sehingga tidak dijalankan.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang mungkin oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah terpikirkan. Sebetulnya, sih, solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," tutur Dody.
Lebih lanjut, Dody bahkan mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal, Presiden Prabowo Subianto meminta SR sudah siap digunakan pada Juni 2026.
Baca juga:
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti, kan, bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai Juli, bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.
Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku, melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Dia menyebut, sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Adapun realisasi pembangunan 93 SR per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 59 persen, bahkan masih ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara dan Brebes.
Namun demikian, Dody optimistis pembangunan 88 SR akan selesai pada Juni mendatang. "Insyaallah 88 (SR) selesai di Juni 2026," pungkasnya.