MBG Perlu, Tapi Jangan Sampai Salah Sasaran
Program Makan Bergizi Gratis tidak sedang diuji dari niatnya. Niat itu sulit dibantah. Anak lapar harus makan. Anak kurang gizi harus ditolong. Ibu hamil, balita, dan keluarga miskin harus lebih dulu dijangkau negara.
MBG juga memberi efek politik kuat. Survei Poltracking Indonesia yang dirilis awal April 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 75,1 persen. Dari 74,1 persen warga yang puas dengan kinerja pemerintah, Makan Bergizi Gratis disebut menjadi salah satu faktor pendorong.
Namun, dukungan publik tidak berarti semua pertanyaan selesai. Yang diuji sekarang adalah cara negara menjalankan program ini. BGN menyebut anggaran yang dikelola mencapai Rp268 triliun. Sebanyak 93 persen dialokasikan langsung untuk bantuan MBG. Dari sekitar Rp249 triliun anggaran program, 70 persen disebut untuk bahan baku. Sisanya untuk operasional, termasuk listrik, kendaraan, dan gaji relawan.
Itu uang rakyat. Setiap rupiah harus jelas larinya. Bukan hanya keluar dari kas negara, tetapi benar-benar sampai ke piring anak yang membutuhkan.
Di sini, evaluasi MBGmenjadi penting. Evaluasi itu makin mendesak karena negara sedang mengetatkan belanja. Pemerintah juga menghadapi kenaikan harga, dari BBM nonsubsidi hingga bahan baku plastik yang ikut terdampak konflik Timur Tengah dan gangguan rantai pasok di Selat Hormuz.
Baca juga:
Presiden Prabowo Subianto disebut mulai mengarahkan MBG agar lebih tepat sasaran. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi langkah itu. Ia menyebut prioritas harus diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, terutama saat ruang fiskal negara tidak longgar.
Arah ini masuk akal. MBG tidak boleh menjadi program seragam untuk semua orang. Anak dari keluarga miskin dan pelajar di wilayah tertinggal jelas harus lebih dulu dijangkau. Tetapi apakah anak di sekolah swasta menengah dan elite di kota besar harus mendapat prioritas yang sama?
Di sini pemerintah harus berani memilih. MBG perlu. Tetapi tidak semua harus menerima.
Berdasarkan data UNICEF 2024, Indonesia memiliki sekitar 84,2 juta anak berusia di bawah 18 tahun, atau hampir sepertiga dari total penduduk. Jumlah itu besar. Namun kondisi mereka tidak sama.
Ada anak yang hidup di keluarga mampu. Ada pula yang tumbuh di rumah miskin, daerah rawan pangan, dan lingkungan dengan akses gizi buruk.
Artinya, sasaran utama MBG sudah jelas. Kelompok rentan gizi. Bukan semua anak, di semua sekolah, dengan perlakuan yang sama.
BGN menargetkan 82,9 juta anak menerima MBG pada 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana pada Juli 2025 menyebut sudah ada 6,2 juta penerima manfaat. Skala sebesar ini besar secara politik. Tetapi semakin besar program, semakin besar pula risiko bocor, salah sasaran, dan sulit diawasi.
KPK sudah memberi peringatan. Program MBG disebut memiliki sejumlah titik rawan korupsi. Salah satu catatan paling mendasar ialah belum adanya indikator keberhasilan yang terukur. Baseline status gizi dan capaian penerima manfaat juga belum sepenuhnya kuat.
Ini bukan soal teknis kecil. Tanpa indikator, negara hanya membagikan makanan. Bukan memperbaiki gizi.
Polemik juga datang bertubi-tubi. Ada isu motor listrik untuk operasional SPPG. BGN membantah angka 70.000 unit dan menyebut realisasi pengadaan 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit pada 2025. Ada pula sorotan soal harga dan mekanisme e-purchasing yang dinilai sulit dipantau publik.
Belum selesai motor listrik, muncul sorotan lain. Ada anggaran event organizer Rp113,9 miliar, video conference Rp5,7 miliar, hingga klarifikasi kebutuhan 19.000 ekor sapi yang disebut hanya simulasi. BGN punya penjelasan. Tetapi publik tetap berhak bertanya, apakah semua belanja itu lebih mendesak daripada memastikan menu anak layak, dapur aman, dan penerima benar-benar tepat?
Kasus dugaan keracunan juga tidak boleh dianggap gangguan kecil. Dalam program sebesar ini, keselamatan anak harus menjadi pagar pertama. Satu piring yang salah bisa merusak kepercayaan publik.
MBG jangan sampai lebih sibuk mengurus kendaraan, rapat daring, EO, dan perangkat pendukung, tetapi lupa pada isi piring anak.
Program ini harus dikembalikan ke tujuan awal yakni memberi makan mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah tidak perlu malu melakukan koreksi. Justru dari koreksi itulah publik bisa melihat program ini benar-benar dijaga.
Makan Bergizi Gratis perlu. Tetapi MBG tidak boleh boros sasaran. Anak miskin harus didahulukan. Sementara sekolah elite di kota besar, keluarga mampu, dan kelompok yang tidak masuk risiko gizi, sebaiknya tidak ditempatkan di barisan pertama.
Sebab adil bukan berarti semua orang mendapat jatah yang sama. Adil berarti yang paling membutuhkan harus lebih dulu diutamakan.