MKI Gandeng Pelaku Industri Hingga Pemangku Kepentingan Bahas Interkoneksi Listrik Hijau
JAKARTA - Pemerintah dan PT PLN (Persero) telah merencanakan dua proyek transmisi High Voltage Direct Current (HVDC) utama dalam dekade mendatang sebagai bagian dari RUPTL 2025-2034.
Menyikapi hal ini, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggandeng Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE Indonesia) menyelenggarakan Workshop bertajuk "HVDC Transmission: Indonesia's Green Enabling Interconnection
Workshop ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga pemangku kepentingan global untuk membahas peran teknologi HVDC sebagai tulang punggung interkoneksi listrik hijau di Indonesia.
Ketua Umum MKI yang juga merupakan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari peran strategis MKI sebagai platform penghubung semua pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan dalam memperkuat kolaborasi untuk memastikan transisi energi dapat tercapai secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya konektivitas antar pulau seperti Sumatra dan Jawa.
"Interkoneksi ini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan krusial untuk mendukung transisi energi dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional," ujarnya, Selasa, 21 April.
Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, masa depan energi Indonesia harus bertumpu pada pemanfaatan sumber daya domestik yang efisien dan berkelanjutan.
"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," ujar Darmawan.
Pernyataan ini selaras dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan investasi di sektor ketenagalistrikan akan melampaui 500 miliar dolar AS untuk mendukung target transisi energi.
Darmawan Prasodjo juga sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 kilometer sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, untuk menjembatani ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan (umumnya di daerah terpencil) dan pusat permintaan listrik (di kawasan ekonomi utama).
Proyek interkoneksi Sumatra-Jawa yang menggunakan teknologi HVDC, dengan panjang sirkuit 112 kilometer, menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.
Lebih jauh Darmawan menambahkan, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
"Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower)," ujarnya.
Lebih rincinya, lanjut dia, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.
Baca juga:
Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
"Pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada tahun 2026," tandas Darmawan.
Sebagai informasi, workshop ini menampilkan sesi yang membahas skema bisnis inovatif untuk pengembangan proyek HVDC. Termasuk opsi pendanaan berbasis swasta yang dipaparkan oleh PLN, serta perspektif dari Kansai Electric Power Indonesia, Voksel, dan KEPCO.