Jokowi Gerak Cepat, Sudah Bangun 2 Jembatan Putus Akibat Banjir Bandang NTT dengan Anggaran Rp370 Miliar
NTT - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Maksi Nenabu mengatkan, pemerintah pusat sudah mulai membangun dua jembatan yang rusak akibat terjangan badai siklon tropis seroja.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah menyentuh Rp370 miliar lebih. "Pada tahap pertama Pemerintah pusat sudah menyetujui adanya pembangunan dua jembatan yang rusak akibat seroja, yaitu jembatan Benenai di Kabupaten Malaka dan Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang," kata Maksi Nenabu ketika dihubungi di Kupang dilansir Antara, Senin, 6 Juni.
Menurutnya, jembatan Bebenai di Kabupaten Malaka yang rusak akibat terjangan banjir bandang dibangun dengan anggaran sekitar Rp300 miliar.
"Pengerjaan jembatan Benenai di Malaka sudah berproses dan ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat,"tegasnya.
Baca juga:
- Kabar Gembira, Rumah Pengganti Warga yang Rusak Akibat Banjir NTT Rampung Akhir September
- 530 Rumah Warga Terdampak Badai Seroja Segera Dibangun di Kota Kupang
- Ridwan Kamil ke NTT, Bernyanyi Bersama Anak-Anak Korban Banjir dan Titip Pesan ke Ibu Hamil
- Danau Baru di Sikumana Kupang Usai Siklon Tropis Seroja, Ahli: Jenis Danau Dolina, Kemungkinan Kering Saat Kemarau
Sementara pembangunan Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang mulai dilakukan pada 2021 dengan anggaran Rp70 miliar.
"Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan dua jembatan itu karena menjadi urat nadi transportasi serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Selain itu menurut Maksi Nenabu, pemerintah NTT juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan puluhan unit jembatan yang rusak akibat terjangan badai siklon tropis seroja.
Ia mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan puluhan unit jembatan itu Rp200 miliar lebih.
"Kami sudah usulkan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi bisa disetujua Pemerintah pusat. Pembangunan puluhan unit jembatan itu tidak bisa menggunakan anggaran daerah karena dananya sangat terbatas," tegas Maksi Nenabu.