Menko Polkam Tekankan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menekankan pentingnya kesiapsiagaan pihak terkait untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 di Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat (Kalbar) khususnya.
"Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan," katanya saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Pontianak, Kamis, 16 April.
Apel tersebut juga dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, Sekda Kalbar Harisson, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat.
Menko Polkam menegaskan karakteristik lahan gambut di Kalbar menjadi tantangan besar dalam penanganan karhutla karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan secara tuntas.
Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dengan kondisi lebih kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, khususnya pada semester kedua tahun ini.
Ia menyebut data hingga 31 Maret 2026 menunjukkan luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 10.600 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan ancaman karhutla bersifat menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum kebakaran terjadi melalui sistem peringatan dini dan operasi modifikasi cuaca.
"BMKG telah memberikan peringatan dini, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca," katanya.
Tren turun
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan tren karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan berkat meningkatnya koordinasi lintas sektor.
"Kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Ini harus terus ditingkatkan," katanya.
Namun demikian, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla segera menetapkan status siaga darurat agar dukungan pemerintah pusat dapat lebih cepat dioperasionalkan, termasuk dukungan anggaran dan teknologi penanganan.
"Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting status siaga segera ditetapkan," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian karhutla melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga:
Deteksi dini
Ia menyebut penguatan patroli di tingkat tapak melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terus ditingkatkan, sekaligus memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan terkait kewajiban penyediaan sarana pemadaman di wilayah konsesi.
"Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencegah meluasnya titik api," kata Ria Norsan.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat berbasis deteksi dini, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
Pemerintah provinsi, kata dia, juga tengah mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti operasi modifikasi cuaca dan helikopter "water bombing" dapat segera dioptimalkan.
"Begitu ada titik api terdeteksi, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar," katanya.
Ria Norsan turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla karena langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas.
"Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien. Mari kita jaga Kalimantan Barat dari karhutla," kata Ria Norsan.