Negosiasi AS - Iran Buntu, Harga BBM Ditahan, Beban Indonesia Belum Hilang
Donald Trump boleh saja terlihat santai, bahkan menonton UFC, ketika negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa hasil. Namun pasar tidak bekerja dengan gestur politik. Pasar menghitung risiko. Dan bagi Indonesia, yang penting bukan tontonan itu, melainkan akibat yang mungkin datang sesudahnya.
Kebuntuan negosiasi itu menunjukkan ketidakpastian energi global belum benar-benar reda. Ketika perundingan macet, kekhawatiran lama segera muncul kembali. Pasokan energi bisa terganggu, harga minyak mudah bergejolak, ongkos angkut terdorong naik, lalu tekanannya menjalar ke negara-negara pengimpor. Indonesia termasuk di dalamnya.
Kekhawatiran itu terjadi lantaran Selat Hormuz tetap menjadi salah satu jalur energi paling sensitif di dunia. Sejumlah data internasional menunjukkan, aliran minyak yang melintasi jalur itu tetap sangat besar, begitu pula perdagangan LNG global yang melewatinya. Karena itu, setiap ketegangan di sekitar Iran hampir selalu dibaca pasar sebagai sinyal risiko bagi pasokan energi dunia. Respons pasar terhadap ketegangan itu sudah terlihat dari kenaikan harga minyak mentah, sementara sejumlah negara mulai menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.”
Di sini Indonesia harus berhitung dengan tenang. Indonesia memang tidak ikut duduk di meja perundingan. Namun Indonesia tetap bisa menerima dampaknya. Ketika harga energi dunia naik atau bergerak liar, tekanannya tidak berhenti di pasar internasional. Ia bisa masuk ke dalam negeri lewat biaya impor, ongkos distribusi, harga barang harian, dan beban anggaran negara.
Baca juga:
Pemerintah sejauh ini memilih menahan dampak langsung itu. Harga BBM subsidi diputuskan tidak naik hingga akhir 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran negara masih cukup menjaganya. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan subsidi dipertahankan untuk melindungi rakyat kecil. Langkah efisiensi juga menjadi salah satu upaya pemerintah menutup subsidi.
Kebijakan ini penting, terutama untuk menjaga daya beli kelompok bawah agar tidak langsung terpukul oleh gejolak global. Dalam jangka pendek, langkah itu memberi ruang napas bagi masyarakat dan membantu menjaga stabilitas.
Namun menahan harga tidak serta-merta menghilangkan beban. Tekanannya justru bergeser ke fiskal, karena negara harus menyediakan anggaran yang lebih besar agar gejolak energi tidak langsung berubah menjadi guncangan sosial.”
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan semata apakah harga BBM naik hari ini atau besok. Pertanyaan sampai kapan APBN sanggup menahan tekanan itu bila gejolak energi berlangsung lebih lama dari perkiraan?
Masalah lain juga belum sepenuhnya selesai. Untuk BBM non-subsidi, pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan perlu atau tidaknya penyesuaian. Artinya, bantalan memang ada, tetapi tidak semua tekanan bisa terus diserap negara tanpa batas. Publik perlu melihat keadaan ini dengan jernih. Harga yang tampak stabil di permukaan belum tentu berarti bebannya sudah hilang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri menyatakan Indonesia sudah melewati masa kritis pasokan BBM meski gejolak di Timur Tengah sempat menyebabkan harga minyak naik. Menurut Bahlil, pasokan energi nasional tetap aman karena Indonesia tidak mengimpor BBM jadi dari kawasan itu, sementara kebutuhan impor crude bisa dialihkan dari negara seperti Angola, Nigeria, Australia, dan Amerika Serikat.
Namun menganggap kebuntuan Amerika Serikat dan Iran sebagai peristiwa jauh yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia juga keliru. Dalam ekonomi yang saling terhubung, kegagalan diplomasi di satu kawasan dapat berubah menjadi kenaikan ongkos hidup di tempat lain.
Karena itu, isu ini tidak bisa dilihat sebagai drama politik luar negeri semata. Intinya jauh lebih dekat dari itu. Bila ketegangan terus bertahan, Indonesia akan berhadapan dengan pilihan yang tidak mudah. Menjaga harga tetap rendah dengan beban fiskal yang makin berat, atau menyesuaikan harga dengan risiko pukulan terhadap daya beli rakyat.
Ujungnya, yang diuji bukan hanya hasil negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Yang diuji juga adalah daya tahan kebijakan Indonesia sendiri. Seberapa lama harga bisa ditahan, seberapa kuat anggaran menanggung beban.
Dalam hal itu, kebuntuan Amerika Serikat dan Iran bukan kabar jauh. Ia bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat dekat. Ongkos hidup, ruang belanja negara, dan ketahanan ekonomi rumah tangga Indonesia. Kalau seperti itu maka swasembada pangan dan energi adalah mutlak.