PAN Minta Pemerintah Siaga Penuh Hadapi Dampak Konflik Timteng: Energi Nasional Aman, Rakyat Harus Terlindungi
JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan meminta pemerintah berusaha penuh terhadap dampak konflik Timur Tengah (Timteng), khususnya terkait harga dan pasokan minyak usai ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Ia menekankan energi nasional harus aman dan kebutuhan rakyat harus tetap terlindungi.
"Iya, kita sama-sama menyaksikan ya ketegangan antara Amerika dengan Iran, dampaknya salah satunya adalah penutupan Selat Hormuz yang mana ini merupakan salah satu jalur vital ya, 20 persen pasokan minyak dan gas dunia itu melewati Selat Hormuz. Sehingga tentu apabila ada penutupan di Selat Hormuz tersebut akan terpengaruh pasokan minyak dunia yang nanti imbasnya juga tentu ke harga minyak global. Tadi kalau saya melihat di berita harga minyak itu sudah ada beberapa kenaikan gitu ya yang ini harus kita antisipasi bersama gitu," ujar Putri di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 3 Maret.
Putri menilai, pemerintah telah bergerak cepat dan sigap dalam mengantisipasi dampak eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat dan Israel, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Menurutnya, langkah pemerintah yang memastikan cadangan energi nasional tetap aman merupakan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional.
"Saya juga mengikuti di berita kemarin pemerintah juga sudah melakukan antisipasi. Menteri ESDM juga nanti akan segera mengadakan rapat dengan Dewan Energi Nasional untuk membahas terkait dengan permasalahan ini, apalagi kita sekarang sebentar lagi akan apa memasuki lebaran gitu ya sehingga biasanya memang ada peningkatan kan untuk BBM dan lain sebagainya ini memang harus kita antisipasi bersama," katanya.
Putri menyampaikan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kondisi pasokan BBM yang aman menunjukkan pemerintah telah memiliki skenario mitigasi yang matang.
Indonesia juga telah memiliki diversifikasi sumber impor energi serta kerja sama strategis, termasuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina dengan perusahaan energi asal Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil, sehingga jalur suplai alternatif tetap terbuka apabila terjadi gangguan distribusi global.
Meski demikian, Putri menegaskan tantangan utama bukan semata pada ketersediaan pasokan, melainkan pada potensi lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menyentuh kisaran USD 80 per barel. Kenaikan harga ini berisiko meningkatkan tekanan terhadap APBN, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi, serta berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat apabila tidak dikelola secara hati-hati.
"Fraksi PAN mendukung penuh langkah antisipatif yang ditempuh pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal nasional," katanya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga kesehatan APBN dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada prinsip kehati-hatian, akurasi data, serta keberpihakan kepada rakyat kecil.
Putri juga memastikan fungsi pengawasan DPR akan berjalan konstruktif dan kolaboratif. Komisi XII akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman, rantai pasok terkendali, serta strategi pengadaan berjalan efektif menghadapi dinamika global.
Baca juga:
Ia menilai situasi ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan lifting migas, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan. Ketergantungan terhadap gejolak geopolitik global harus secara bertahap dikurangi melalui kebijakan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Pemerintah telah menunjukkan kesiapsiagaan. Tugas kita bersama adalah memastikan stabilitas tetap terjaga dan rakyat tidak terbebani. PAN berdiri bersama pemerintah untuk menjaga energi nasional tetap aman sekaligus memastikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat” pungkas Putri.