Menteri Kebudayaan Temui COO Danantara, Minta KPI untuk “Monetisasi” Aset Budaya dari Borobudur sampai Venice Biennale
JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong Danantara memperkuat kolaborasi pengelolaan aset budaya agar tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menghasilkan dampak ekonomi yang terukur. Dalam dialog dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (23/2), Fadli menekankan cagar budaya harus diperlakukan sebagai living heritage.
“Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” kata Fadli.
Ia menyebut kerja sama pengelolaan Borobudur yang sudah berjalan diharapkan diperluas ke kawasan Prambanan, Ratu Boko, dan Candi Plaosan. Pemerintah, menurutnya, sudah meningkatkan fasilitas umum di sejumlah kawasan. Berikutnya, tata kelola dan daya tarik destinasi perlu diperkuat bersama InJourney dan entitas di bawah Danantara.
Fadli juga membawa agenda partisipasi Indonesia di Venice Biennale 2026. Ia menyebut ajang itu “etalase dunia” yang tidak hanya soal pameran, tetapi juga bagian dari ekonomi budaya karena terjadi transaksi dan eksposur global. Pada tahap awal, rencana mencakup pengiriman tujuh seniman untuk residensi sekitar dua bulan, serta tujuh seniman lain untuk kolaborasi lintas jejaring nasional. Targetnya, Indonesia punya paviliun sendiri dalam dua tahun.
Baca juga:
Selain itu, Fadli menyinggung persoalan layar bioskop. Ia menyebut Indonesia kini memiliki sekitar 2.500 layar, sementara kebutuhan ideal diperkirakan 10.000 layar. Kolaborasi dengan PFN dan pihak terkait dinilai penting agar akses tontonan di kabupaten/kota tidak timpang.
Agenda lain adalah optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Fadli mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi dan penguatan narasi sejarah.
Dony Oskaria menyatakan dukungan, termasuk untuk Venice Biennale. Namun ia menekankan prasyarat yaitu indikator kinerja harus jelas. “Kita perlu menetapkan KPI dan pesan strategis yang jelas dalam setiap partisipasi internasional,” ujarnya.
Terkait Borobudur, Dony menegaskan optimalisasi aset budaya harus berujung pada manfaat untuk negara dan masyarakat sekitar, termasuk lewat pengelolaan terpadu dan penguatan konektivitas penerbangan menuju Yogyakarta dan destinasi terkait. “Optimalisasi aset ini pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” katanya.