Mentrans Iftitah: Negara Sudah Keluarkan Anggaran Rp490 Miliar untuk Rempang
JAKARTA - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan, negara telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp490 miliar untuk mengatasi konflik lahan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Iftitah dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 11 Februari.
"Di Rempang itu pada 2025, pemerintah sudah keluar dana sekitar Rp490 miliar," ujar Iftitah.
Sementara saat diterapkannya program transmigrasi lokal di sana, anggaran yang harus dikeluarkan per tahun hanya sebesar Rp112 miliar.
"Tetapi transmigrasi untuk menempatkan 504 kepala keluarga (KK) lokal, masyarakat lokal, itu hanya mengeluarkan kurang lebih Rp112 miliar. Itu kurang lebih sekitar 25 persennya saja," katanya.
Sementara 75 persen lainnya dipenuhi oleh kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga BP Batam.
"Jadi, ke depan pun dalam pembangunan infrastruktur dasar kami akan lakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya," ucap dia.
Adapun Kementerian Transmigrasi (Kementrans) merancang sejumlah program prioritas pada 2026 yang difokuskan pada penyelesaian persoalan lahan, penguatan ekonomi lokal serta percepatan transformasi kawasan transmigrasi melalui kehadiran sumber daya.
"Target 2026, Trans Tuntas akan berfokus pada penyelesaian persoalan lahan, termasuk penerbitan 11.288 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran di 61 lokasi transmigrasi," ujar Iftitah dikutip dari laman resmi Kementerian Transmigrasi, Kamis, 12 Februari.
Selain penerbitan SHM, Kementrans akan melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi, dengan total luasan mencapai 217.043,26 hektare (ha).
Terkait kawasan hutan, Menteri Iftitah menegaskan akan menjalankan amanat Komisi V DPR RI dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan kehutanan. Saat ini, 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan dari kawasan hutan dan diusulkan penerbitan SHM-nya.
Baca juga:
Di sisi lain, program Trans Lokal tetap menjadi jantung pemberdayaan masyarakat setempat. Pada 2026, Kementrans merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) di dua lokasi, yaitu 100 KK di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang) di Batam, Kepulauan Riau, dan 15 KK di Kawasan Transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Berdasarkan hasil kajian pihaknya, kata Iftitah, kehadiran SDM unggul memiliki standar kompetensi tertentu, aktif melakukan riset dan inovasi serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara positif. Fenomena tersebut dikenal sebagai knowledge spillover atau banjir ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi.
"Tanpa SDM unggul, pertumbuhan ekonomi di kawasan akan jalan di tempat atau looping. Tentu kami tidak berharap itu terjadi lagi. Ke depan, kami harus memastikannya di seluruh kawasan transmigrasi," imbuhnya.