Istana: Lawatan Prabowo ke Luar Negeri Hemat, Bukan 2 Pesawat dan Minim Rombongan

JAKARTA — Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan efisiensi anggaran dalam setiap kunjungan luar negeri dengan hanya menggunakan satu pesawat utama, bukan dua pesawat kenegaraan seperti yang ramai diberitakan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah kabar Presiden bepergian dengan dua pesawat negara. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta operasional di lapangan.

Teddy menjelaskan, sejak awal masa jabatan, Prabowo justru menekan biaya perjalanan dinas kenegaraan. Pada fase awal, Presiden menggunakan pesawat perusahaan swasta dan satu pesawat TNI AU Boeing 737 yang khusus mengangkut perangkat pengamanan serta protokol, bukan pesawat kepresidenan.

“Itu bukan pesawat kepresidenan. Hanya untuk dukungan teknis dan pengamanan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 2 Februari

Dalam setahun terakhir, untuk penerbangan jarak jauh, Presiden konsisten menggunakan satu pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia tipe Boeing 777 dengan konfigurasi komersial reguler, tanpa modifikasi VIP. Langkah ini disebut sebagai pilihan yang lebih hemat sekaligus menunjukkan kepercayaan pada maskapai nasional.

Selain armada, jumlah rombongan juga dipangkas signifikan. Hanya unsur yang benar-benar esensial yang ikut, seperti pengamanan, protokol, tim medis, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta wartawan. Perangkat tambahan dan logistik di dalam negeri diangkut terpisah menggunakan pesawat militer.

Teddy menekankan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan langsung Presiden agar perjalanan dinas tidak membebani anggaran negara.

“Prinsipnya efisien dan seperlunya. Satu pesawat utama sudah memadai,” tegasnya.

Terkait isu pesawat cadangan, Teddy menjelaskan hal itu sebatas prosedur keselamatan standar kepala negara, bukan berarti Presiden selalu terbang dengan dua pesawat.

Dengan pola ini, pemerintah memastikan kunjungan luar negeri tetap efektif, aman, namun tetap mengedepankan penghematan belanja negara.