Israel Setuju Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu pada Rabu 21 Januari mengatakan setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.
Netanyahu sebelumnya keberatan terkait susunan anggota dewan eksekutif yang akan mengisi Dewan Perdamaian Gaza.
Mengutip AP, dewan yang diketuai Trump itu awalnya dirancang untuk diisi kelompok kecil pemimpin dunia yang mengawasi rencana gencatan senjata Gaza.
Namun ambisi Trump berkembang menjadi konsep yang lebih luas, dengan mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan mengisyaratkan bahwa mereka akan segera menjadi penengah konflik di Gaza dan global.
Netanyahu kemudian kesal terhadap AS, utamanya Trump, pada Senin 19 Januari. Netanyahu merasa harus diajak berdiskusi terlebih dahulu sebelum dibentuknya dewan tersebut, tetapi kenyataannya tidak.
Netanyahu juga tidak setuju jika Turki dan Qatar tergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump tersebut.
Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, pada hri yang sama serupa dengan Netanyahu mengkritik dewan tersebut dan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab unilateral atas masa depan Gaza.
Susunan
Adapun negara-negara yang telah bergabung dalam dewan itu di antaranya UEA, Maroko, Vietnam, Belarus, Hongaria, Kazakhstan, dan Argentina.
Negara-negara lain, termasuk Inggris, Rusia, dan badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan mereka telah menerima undangan tetapi belum memberikan tanggapan.
Sementara anggota dewan eksekutif dalam Dewan Perdamaian Gaza di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan nasional Trump, Robert Gabriel.
Gedung Putih juga mengumumkan anggota dewan lain, yakni Dewan Eksekutif Gaza, yang menurut kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terkait Gaza akan bertanggung jawab untuk menerapkan fase kedua.
Tahap kedua itu termasuk mengerahkan pasukan keamanan internasional, melucuti senjata Hamas, dan membangun kembali wilayah yang hancur akibat perang.
Dewan tersebut juga akan mengawasi komite teknokrat Palestina yang baru ditunjuk yang akan menjalankan urusan sehari-hari Gaza.
Politikus Bulgaria dan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, ditunjuk sebagai perwakilan Dewan Eksekutif Gaza yang yang mengawasi urusan harian dewan tersebut.
Anggota tambahan termasuk: Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan; diplomat Qatar Ali Al-Thawadi; Hassan Rashad, direktur Badan Intelijen Umum Mesir; menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy; pengusaha Israel Yakir Gabay; dan Sigrid Kaag, mantan wakil perdana menteri Belanda dan pakar Timur Tengah.
Kontroversi
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk oleh Trump. Ketika ditanya oleh seorang reporter pada Selasa 20 Januari terkait apakah dewan tersebut harus menggantikan PBB, Trump mengatakan, “Mungkin saja.” Ia menegaskan bahwa badan dunia tersebut “belum terlalu membantu” dan “belum pernah memenuhi potensinya” tetapi juga mengatakan PBB harus terus berlanjut “karena potensinya sangat besar.”
Pernyataan itu menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak menegaskan Trump berencana mencoba menggantikan PBB. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan: “Ya untuk menerapkan rencana perdamaian yang diajukan oleh presiden Amerika Serikat, yang kami dukung sepenuhnya, tetapi tidak untuk menciptakan organisasi seperti yang telah diajukan, yang akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”