Ketika Bencana Sumatera Hanya Jadi Arena Pencitraan Pejabat

JAKARTA – Respons pemerintah dalam menanggulangi bencana di Sumatera mendapat sorotan. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak serius membantu rakyat yang terdampak bencana.

Dibandingkan dengan gempa bumi dan tsunami Aceh yang terjadi pada Desember 2004, penangan bencana Sumatera kali ini dinilai lebih buruk.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 18 Desember 2025 mencatat, bencana ekologis Sumatera telah menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang masih hilang, 7.000 orang luka-luka, serta 514.200 orang harus mengungsi.

Bencana itu pun mengakibatkan kerusakan terhadap 147.256 rumah, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, 219 fasilitas kesehatan, dan 145 jembatan. Semua dampak itu tersebar di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Desakan agar pemerintah menerapkan status bencana nasional tak juga digubris hingga lebih dari dua pekan setelah banjir bandang dan longsor pecah di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah Indonesia mampu mengatasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bahkan tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara ditolak kepala negara.

"Saya bilang terima kasihconcernAnda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus," tambahnya.

Lambat Merespons

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang situasi terkendali menuai banyak komentar negatif. Warganet mengkritik pernyataan tersebut, dan menyebut mantan Menteri Pertahanan itutone deafalias tak punya empati di tengah bencana.

Selain itu, tak sedikit yang menyayangkan sikap Presiden menerima bulat-bulat laporan dari anak buahnya, salah satunya soal pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bahwa listrik di kawasan terdampak bencana sudah kembali norma, padahal kenyataannya tidak demikian.

Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri menuturkan, sikap pemerintah yang tak acuh ini membuat publik jadi bertanya-tanya seberapa serius pemerintah pusat menangani bencana di Sumatera.

“Apakah pemerintah tak mampu menakar beratnya sebuah bencana, atau jangan-jangan, memang tak punya empati,” ujar Masri.

Bencana ekologis telah menyebabkan kehancuran luar biasa di banyak wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun penanganan bencana dari pemerintah cenderung jalan di tempat. Masih banyak akses jalan darat putus, sehingga tak sedikit wilayah terdampak yang masih terisolasi.

Dampak bencana juga meluas ke wilayah-wilayah yang tidak dilanda bencana. Aktivitas masyarakat terhambat karena sistem kelistrikan belum sepenuhnya pulih.

Di tengah berbagai keterbatasan yang dialami korban bencana, pemerintah tak hanya dianggap lamban memberikan bantuan. Presiden Prabowo memang tercatat sudah empat kali datang ke lokasi bencana dan ikutan makan di dapur umum, demikian pula dengan para menteri, serta politisi.

Namun kedatangan pejabat justru menuai kritik. Publik menganggap mereka melakukan wisata bencana, karena kedatangannya ke lokasi dianggap tak lebih dari sekadar formalitas dan menjaga popularitas.

Pencitraan Pejabat

Ada politisi yang meninjau lokasi bencana sembari mengenakan rompi yang mirip rompi antipeluru. Ada pula pejabat yang memanggul beras sembari menuju rumah korban bencana, tapi orang di sekelilingnya tidak ikut membawa bantuan.

Bahkan saat ke lokasi bencana, ternyata banyak personel tim dokumentasi dan humas yang ikut serta. Foto-foto pejabat di wilayah terdampak pun diunggah di media sosial. Warganet melontarkan kritik. Kunjungan para pejabat dianggap hanya gimik.

Masyarakat kemudian membandingkan konten para pejabat dengan aksi-aksi yang diunggah masyarakat sipil, komunitas, daninfluenceryang bahkan terjun langsung ke lokasi bencana. Dari konten inilah, masyarakat lebih memahami situasi bencana sesungguhnya.

Masyarakat kini tak lagi hanya mengandalkan informasi satu sumber dari pemerintah.

”Dengan demikian, berbagai model pencitraan pejabat itu bisa terbaca antara mana yang tulus maupun benar beraksi di lapangan. Misalnya saja dari sepatu yang berlumpur atau rompi relawan bencana,” tutur peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati.

Wasisto menambahkan, konten-konten yang ditonjolkan di media sosial para politisi dan pejabat dalam konteks bencana di Sumatera bagian utara saat ini semestinya terkait aksi dan kebijakan yang pro terhadap penanganan bencana.

Bahkan, lanjutnya, pejabat tidak perlu pencitraan kalau secara sistem penanganan bencana sudah terkonsolidasi, tersinergi, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

"Ketika hal itu terjadi, malah masyarakat akan menyampaikan dan mempromosikan hasil kerja si pejabat dan politisi itu. Secara sukarela!" tandasnya.