DPR Nilai Surat Aceh ke PBB Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan, Minta Pemerintah Fokus Tangani Korban Bencana
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ujang Bey menilai pengiriman surat dari Pemerintah Aceh ke dua lembaga PBB tidak perlu ditanggapi berlebihan.
Ia meyakini, pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.
"Ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya (pemerintah) sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya," ujar Ujang kepada wartawan, Rabu, 17 Desember.
Menurut Ujang, pemerintah telah menghitung secara cermat kemampuan negara untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini, kata dia, yang diperlukan hanya fokus pemulihan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat terdampak.
"Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin,"kata legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat itu.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Ujang pun berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut.
"Biar tidak ada persepsi yang berbeda," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah Aceh dikabarkan menyurati dua lembaga PBB yakni Unicef dan UNDP untuk agar terlibat dalam penanganan bencana di Tanah Rencong.
"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya pada Minggu, 14 Desember.
Meski begitu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak tahu soal adanya surat ke lembaga PBB. Menurutnya, Pemprov Aceh tidak pernah secara resmi mengeluarkan surat tersebut.
"Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat. Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu," kata Mualem kepada wartawan seusai penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di halaman kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa, 16 Desember.