Prabowo Gelar Pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah Papua, Selasa 16 Desember. Pertemuan ini bertujuan mempercepat pembangunan di Papua sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa pertemuan akan melibatkan Gubernur Papua serta seluruh kepala daerah kabupaten di provinsi tersebut. Presiden akan memberikan arahan langsung terkait program percepatan pembangunan.

“Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, kementerian, serta pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua,” ujar Ribka di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ribka menjelaskan pertemuan ini menjadi ruang dialog antara Presiden dengan gubernur dan bupati. Fokus utama adalah harmonisasi program dan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah untuk mempercepat pembangunan di Papua.

“Nanti akan ada dialog antara Bapak Presiden dengan gubernur dan bupati. Intinya untuk harmonisasi program dan kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Papua,” tambahnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan kerangka pembangunan jangka menengah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP), yang baru saja diluncurkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RIPP menjadi panduan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan secara efektif dan terkoordinasi.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, menyampaikan harapannya agar Presiden merespons kebutuhan daerah secara konkret. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Papua perlu percepatan pembangunan di semua sisi,” kata Fakhiri di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Fakhiri menambahkan, enam gubernur se-Papua dipastikan hadir dalam pertemuan tersebut, sementara kehadiran seluruh bupati masih menunggu konfirmasi. “Kami semua enam gubernur ada. Untuk bupati, saya belum tahu, mungkin juga hadir,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal bagi percepatan pembangunan Papua dengan sinkronisasi program pusat-daerah yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait di wilayah tersebut.