Mahyeldi: Kerugian Akibat Banjir Sumbar Rp 1,2 Triliun!
JAKARTA - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyebut jumlah kerugian akiban banjir bandang dan tanah longsor di wilayahnya mencapai Rp 1,2 triliun.
Setidaknya, lebih dari 30.000 bangunan yang meliputi rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur vital mengalami kerusakan. Tak hanya itu, 13.000 hektare persawahan di Sumbar juga ikut terdampak.
Melihat dampak yang disebabkan tersebut, Mahyeldi meminta pemerintah pusat segera menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya sebagai bencana nasional.
Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah membuat penanganan membutuhkan dukungan lintas kementerian dan alokasi sumber daya yang lebih besar.
“Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, kami menilai penanganan bencana ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.
Hingga Senin (1/12/2025) sore, data mencatat 151 orang meninggal dunia, sedangkan 118 orang masih hilang. Sekitar 130.000 warga mengungsi ke lokasi pengungsian yang telah didirikan pemerintah daerah bersama relawan. Situasi ini menambah tekanan terhadap logistik, layanan kesehatan, dan ketersediaan hunian darurat.
Mahyeldi menilai proses pemulihan pascabencana akan berlangsung panjang, apalagi pembangunan infrastruktur dan permukiman membutuhkan pendanaan besar. Kondisi ini dikhawatirkan semakin pelik dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
“Proses pemulihan tentu tidak singkat. Selain upaya tanggap darurat, diperlukan perencanaan jangka panjang agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” katanya.
Baca juga:
Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah menyiapkan rencana relokasi penduduk yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor. Pemetaan wilayah aman terus dilakukan untuk memastikan relokasi tidak menempatkan warga pada risiko bencana berulang.
Pemprov Sumbar berharap penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penyaluran logistik, memperkuat koordinasi antarinstansi pusat dan daerah, serta mempercepat pemulihan wilayah yang paling terdampak. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan masyarakat dapat kembali bangkit dan melakukan aktivitas ekonomi secara normal.