Soal Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bonnie Triyana: Pahlawan Sejati Tak Membawa Duka bagi Rakyatnya
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya memahami sejarah secara utuh dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Ia menilai, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya memiliki catatan kelam yang menimbulkan duka bagi rakyatnya.
“Pahlawan sejati itu tidak membawa duka bagi rakyatnya,” ujar Bonnie, yang juga seorang sejarawan, kepada wartawan, Jumat, 7 November.
Ia menjelaskan, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta “pahala”, yang berarti buah atau hasil dari perbuatan seseorang. “Jadi pahlawan adalah orang yang menerima hasil sebagai akibat dari apa yang dia lakukan,” katanya.
Bonnie mengingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional dimulai sejak 1950-an, sebagai upaya memperkuat identitas bangsa yang baru merdeka. Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda.
“Abdul Muis ini seorang penulis, wartawan, dan aktivis politik yang aktif di Syarikat Islam. Karena aktivitasnya, ia selalu dikuntit intelijen Belanda,” jelas anggota Fraksi PDIP itu.
Terkait wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, Bonnie mengingatkan adanya syarat moral dan historis yang ketat.
“Salah satu syarat penting adalah tidak boleh punya cacat yang dapat mengurangi nilai perjuangannya. Itu harus sempurna,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah peristiwa penting dalam masa kepemimpinan Soeharto, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan krisis ekonomi 1997–1998 yang mengguncang Indonesia.
“Kalau dulu mengkritik pemerintah bisa dianggap subversif, bahkan berujung penangkapan. Itu fakta sejarah,” kata legislator dari Dapil Banten I tersebut.
Menurutnya, meskipun Soeharto adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa, banyak luka sosial yang ditinggalkan pada masa pemerintahannya.
“Krisis 1997–1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun ternyata rapuh, seperti raksasa berkaki tanah liat,” ungkapnya.
Bonnie menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang tidak menimbulkan penderitaan rakyatnya.
“Bukan dia yang membungkam suara kritis, bukan dia yang melakukan pelanggaran dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyinggung berbagai kasus perampasan lahan dan kekerasan yang terjadi di masa itu, seperti di Waduk Kedung Ombo, Tapos, dan Cimacan.
“Pahlawan sejati semestinya tidak pernah mendatangkan duka bagi bangsanya,” tegasnya.
Sebagai penutup, Bonnie mengusulkan agar penilaian terhadap sosok yang layak diberi gelar pahlawan nasional diserahkan kepada generasi mendatang.
Baca juga:
“Biarlah generasi setelah masa itu yang menilai secara objektif siapa pahlawan sejati dan siapa yang bukan,” pungkasnya.