Tegaskan Dukungan Indonesia untuk UNRWA, Menlu Sugiono: Bukan Pilihan Tapi Keharusan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan selalu memberikan dukungan terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Berbicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri mengenai UNRWA di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat Hari Kamis waktu setempat, Menlu Sugiono menyebutkan Indonesia siap mendukung secara politik hingga finansial.

Dalam pernyataannya, Menlu RI menekankan, peran UNRWA "sangat vital dan tak tergantikan” bagi jutaan pengungsi Palestina, khususnya di tengah situasi krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza. Menlu menyampaikan keprihatinan mendalam atas tantangan besar yang kini dihadapi UNRWA, termasuk tekanan politik, kekurangan pendanaan, serta upaya untuk mendelegitimasi mandatnya.

Oleh karenanya, Indonesia menurut Menlu Sugiono, akan terus mendukung penuh pembaruan mandat UNRWA.

"Dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan," tegas Menlu Sugiono, mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 26 September.

Menlu Sugiono juga menambahkan, Indonesia akan terus memberikan dukungan finansial bagi UNRWA, termasuk melalui mekanisme inovatif.

"Membela UNRWA berarti membela keadilan bagi Palestina," cuit Menlu Sugiono dalam kesempatan terpisah di media sosial X Menlu_RI.

Diketahui, UNRWA didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1949 setelah perang yang terjadi di sekitar berdirinya Israel. UNRWA menyediakan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB telah menggambarkan UNRWA sebagai tulang punggung respons bantuan di Gaza.

Namun, UNRWA menghadapi tantangan usai stafnya dituduh terkait dengan kelompok militan Hamas. Tak sampai di situ , Amerika Serikat sebagai pendonor terbesar UNRWA menghentikan pendanannya pada Januari 2024 lewat keputusan Presiden AS Joe Biden ketika itu. Keputusan ini diperpanjang Kongres AS dan Presiden Donald Trump, membuat badan itu mengalami defisit sekitar 200 juta dolar AS.