Minta Prabowo Hentikan Program MBG, JPPI: Tunggu Korban Berapa Banyak Lagi untuk Dievaluasi?

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), buntut banyaknya masalah yang terjadi pada program tersebut salah satunya keracunan massal terhadap para siswa.

Hal itu disampaikan JPPI saat audiensi dengan Komisi IX DPR RI bersama Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 September.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mulanya mengungkapkan bahwa per 14 September 2025, keracunan MBG sudah menyentuh angka 5.360. Kemudian per 21 September 2925, data anak keracunan MBG sudah bertambah 1.092 kasus.

"Di bulan Juni sudah turun, karena memang sekolah pada Juni-Juli itu masih SPMB atau PPDB ya sehingga (angkanya) kecil. Tapi begitu sekolah sudah masuk bulan Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan. Saya tidak tahu kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator KLB (kejadian luar biasa) karena peningkatannya sangat tajam sekali," ujar Ubaid di ruang rapat Komisi IX DPR.

JPPI mencatat, ada 5 provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak se-Indonesia. Yakni Jawa Barat dengan 2.000-an kasus, DI Yogyakarta dengan 1.000-an kasus, Jawa Tengah 700-an kasus, Bengkulu 500-an kasus dan Sulawesi Tengah 400-an kasus.

"Dari report card yang kami sebar di 20 provinsi, yang sudah lapor ke JPPI pusat sudah ada 18 provinsi. Sehingga kami bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya kasus keracunan ini tidak hanya di satu titik tapi menyebar di seluruh kabupaten di hampir di seluruh provinsi. Ternyata ada problem system soal aturan, soal menu sehingga harus diselesaikan di level pusat tidak hanya stop di SPPG," kata Ubaid.

JPPI bahkan menemukan fakta lain dalam program MBG. Ubaid menuturkan, dari 7 laporan di daerah, guru menjadi 'budak' dari pelaksanaan MBG.

"Ini guru jadi 'budak' tumbal keracunan MBG. Jadi guru tidak dilibatkan sama sekali, tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru disuruh ngitung nampannya ada berapa, lalu didistribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya, sekolahnya itu, dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini," ungkap Ubaid.

"Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah itu teken MoU untuk MBG ini, yang teken itu sekolah, nah yang bertanggung jawab itu orang tuanya sendiri. Jadi sebetulnya, siapa yang tanggung jawab sehingga SPPG menerapkan aturannya polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri," sambungnya.

Kedua, JPPI juga menemukan banyaknya konflik of interest di dapur-dapur MBG. Di mana banyak pejabat pemerintah yang menguasai dapur, sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, warteg-warteg dan seterusnya banyak yang gulung tikar. "Karena mereka biasanya jajan lalu nggak jajan," imbuhnya.

Ketiga, Pemda terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sama sekali tidak pernah diajak bicara dan dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan MBG. Keempat, JPPI menemukan bahwa BGN pusat telah gagal menjamin akuntabilitas. Kelima standar gizi masih bermasalah. Keenam banyak nyawa anak terancam.

"Yang ini jelas, menjadi semacam evaluasi yang sangat penting. Jadi presiden nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius atau nunggu harus ada nyawa yang melayang," tegas Ubaid.

Bahkan kata Ubaid, orang tua penerima manfaat MBG merasa trauma karena anak-anaknya harus mengalami keracunan dan dibawa ke IGD. "Jadi sangat penting ya presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak," katanya.

Terakhir, Ubaid mengatakan bahwa koalisi masyarakat sipil seperti JPPI, CISDI dan GKIA tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, monitoring, perencanaan, dan quality control MBG. Sehingga koalisi masyarakat sipil hanya dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini.

Oleh karena itu, JPPI menyatakan sikap dan mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi total pelaksana MBG, jika perlu menghentikan program ini agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami keracunan.

"Kami sampaikan kepada pak Prabowo, pertama hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tapi kesalahan sistem, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Untuk itu hentikan program MBG sekarang juga," tegas Koordinator program dan advokasi JPPI Ari Hardianto dalam rapat yang sama.

Ari juga meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. "Karena BGN ini di bawah pak Presiden maka presiden ini bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi-evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu," katanya.

Presiden, juga diminta untuk mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. JPPI mengingatkan agar jangan menjadikan anak-anak sebagai target dari program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak.

"Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai, meracuni anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak," katanya.

"Terakhir, jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan karena pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita, gaji guru, anak putus sekolah masih banyak. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan maka kami meminta dengan hormat kepada para bapak ibu anggota dewan anggota Komisi IX sampaikan rekomendasi ini kepada pak Presiden dan kami minta hentikan MBG hentikan program MBG dan evaluasi total," pungkasnya.