DPR Minta Revitalisasi 11.179 Sekolah Berkelanjutan Meski Anggaran Kemendikdasmen Turun
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati meminta revitalisasi 11.179 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dalam program Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) terus berkelanjutan, meskipun anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami penurunan.
“Di tengah menurunnya anggaran Kemendikdasmen, program ini tentunya sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Indonesia,” ujar Esti kepada wartawan, Kamis, 18 September.
"Tapi sekolah harus diberikan dukungan teknis agar mampu merawat dan mengelola sarana pendidikan secara berkelanjutan. Sehingga kemudian, investasi besar negara tidak kembali rusak dalam waktu singkat," sambungnya.
Ia pun mendorong agar revitalisasi sekolah terintegrasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan pemenuhan sarana penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses internet.
“Jangan sampai revitalisasi hanya menghasilkan gedung megah tanpa peningkatan kualitas pendidikan di dalamnya. Pendidikan bermutu lahir dari kombinasi lingkungan belajar yang baik, guru yang sejahtera, serta dukungan sarana penunjang yang memadai,” ungkap Esti.
Esti memastikan, DPR akan mengawasi ketat revitalisasi sekolah ini agar setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar mutu, tidak hanya sekadar cepat selesai. Ia juga menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa revitalisasi 11.179 sekolah benar-benar menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan dan dilakukan secara transparan.
"Serta berpihak pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan nasional," ungkap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Di tengah rencana revitalisasi ini, Esti memberi perhatian pada anggaran Kemendikdasmen yang turun menjadi Rp 55 Triliun. Jumlah ini dinilai sedikit mengingat banyak program Kemendikdasmen yang akan berjalan, salah satunya Wajib Belajar 13 tahun.
Karenanya, Esti mendukung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait besaran anggaran yang diterima kementeriannya di RABPN 2026. Ia berharap, pertemuan Abdul Mu'ti dengan Presiden Prabowo bisa menambah anggaran Kemendikdasmen.
"Kami harap pertemuan Mendikdasmen dan Presiden dapat membuahkan hasil yang baik demi pembangunan dunia pendidikan nasional," pungkas Esti.
Seperti diketahui, sebanyak 11.179 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerima bantuan dalam rangka revitalisasi satuan pendidikan. Jumlah satuan pendidikan yang sudah melakukan PKS terdiri dari 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA.
Untuk penyaluran dana revitalisasi, per tanggal 8 September 2025 telah disalurkan sebanyak 70 persen dari total pagu bantuan ke 9.595 sekolah, yakni 1.071 PAUD, 3.832 SD, 2.650 SMP, dan 2.042 SMA.
Baca juga:
Sementara realisasi tahap II sebesar 30 persen dari total jumlah pagu bantuan akan diberikan setelah kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah telah mencapai 70 persen. Kemendikdasmen menargetkan seluruh pembangunan fisik sekolah dapat rampung pada Desember 2025.
Meski begitu, dalam RAPBN 2026, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun sehingga diusulkan adanya penambahan. Sebelumnya, Komisi X DPR telah menyetujui usulan tambahan RAPBN sebesar Rp 52,9 triliun. Namun, setelah usulan di bawah ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, tambahan alokasi anggaran yang diterima Kemendikdasmen pada RAPBN 2026 hanya Rp 400 miliar.