Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional, Pemerintah Dorong Kolaborasi dengan Dunia Usaha
JAKARTA - Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan salah satunya yakni melalui upaya kolaborasi dengan pelaku usaha agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan berdaya saing, sekaligus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis.
“Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa membuat penciptaan lapangan kerja dan membuat masyarakat punya kesempatan,” ungkapnya dalam keterangannya, dikutip Minggu, 7 September 2025.
Adapun hal tersebut diungkapkan dalam Luncheon Meeting bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Menara Kadin Kuningan dan pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas kondisi terkini perekonomian Indonesia sekaligus merumuskan arah kebijakan dan peluang kolaborasi ke depan.
Baca juga:
Airlangga menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang tetap optimis di tengah dinamika politik dan ekonomi, serta menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif.
Selain itu, Airlangga menyampaikan berbagai program konkret untuk memperkuat sektor riil, mulai dari revitalisasi industri padat karya, stimulus bagi sektor pariwisata, dukungan terhadap perumahan rakyat melalui skema FLPP dan KUR, program Makan Bergizi gratis, Bantuan Subsidi upah, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani, hingga kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Ia menyampaikan seiring dengan masuknya lulusan baru ke pasar kerja, Pemerintah mengusulkan agar perusahaan besar membuka kesempatan magang industri selama 6 bulan dengan pemberian honorarium.
Menurutnya program tersebut bukan sekadar kerja praktik, melainkan kesempatan nyata bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan, sekaligus membantu perusahaan dalam menemukan talenta baru yang potensial.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata, sejalan dengan kebijakan pembukaan bandara-bandara internasional baru.
Airlangga menambahkan bahwa dunia usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat kawasan wisata unggulan yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya pada saat yang sama, transformasi digital juga dipacu dengan pemanfaatan kecerdasan buatan yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Digitalisasi, termasuk AI, itu akan memperkerjakan tenaga kerja yang banyak. Nah, oleh karena itu, pengusaha akan mendorong itu. Jadi ini sekarang sebetulnya akselerasinya akan menjadi semakin tinggi. Tadi disampaikan untuk data labeling saja, itu membutuhkan 10 ribu tenaga kerja,” ungkap Airlangga.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Pemerintah juga mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim.
Airlangga menyampaikan bahwa proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa komitmen Indonesia di kancah global juga terus diperkuat dimana IEU-CEPA direncanakan akan ditandatangani pada 23 September 2025 mendatang.
Selain itu, Airlangga menyampaikan Pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel, yang menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan ini hanya dapat terwujud melalui kerja sama erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
"Pemerintah akan memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, serta menjaga stabilitas makro agar iklim usaha semakin kondusif," jelasnya.