MUI Tegaskan Jangan Bawa Agama ke Politik dalam Sejarah Hari Ini, 7 September 2020

JAKARTA – Sejarah hari ini, lima tahun yang lalu, 7 September 2020, Ketua Majelis ulama Indonesia (MUI) Sukoharjo, Abdullah Faisol tegaskan jangan bawa agama ke urusan politik. Kondisi itu karena urusan memilih calon pemimpin dalam Pilkada 2020 harus dilirik dari visi misi, bukan karena jenis kelamin.

Sebelumnya, fenomena bawa agama ke politik praktis mulai terlihat dalam rangka Pilkada 2020. Kondisi itu merugikan banyak pihak – utamanya kaum wanita. Politisi wanita dianggap tak mempuni memimpin karena Islam hanya mengindahkan laki-laki yang memimpin.

Persiapan menuju Pilkada 2020 penuh dengan dinamika. Kontestasi politik itu punya banyak tantangan. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah Pilkada akan berlangsung dalam suasana pandemi COVID-19.

Tantangan lainnya adalah urusan keterwakilan wanita dalam kontestasi politik kepala daerah. Kehadiran Wanita masih dianggap minim. Kondisi itu membuat pemerintah terus mendorong keterwakilan wanita jadi kepala daerah.

Sebuah Langkah yang menegaskan bahwa wanita mampu memimpin. Namun, langkah wanita dalam kontestasi pemilu kadang kala tak mudah. Mereka kerap diserang dari sana-sini. Alih-alih hanya mempermasalah soal gaya kepemimpinan, kebanyakan orang melihat kelemahan karena mereka terlahir wanita.

Kondisi itu kerap dimanfaatkan oleh lawan politik yang moyaritas laki-laki. Mereka mulai menggunakan isu agama. Isu laki-laki yang lebih layak memimpin dalam Islam didengungkan di mana-mana. Wanita haram jadi pemimpin.

Kondisi itu diperparah dengan stigma masyarakat terhadap pemimpin wanita masih rendah. Wanita dianggap hanya lihai urusan rumah tangga. Kondisi itu membuat calon wanita mengalami kerugian besar.

”Akibatnya, waktu mereka untuk dapat bertemu dengan publik terbatas. Perempuan juga dipandang harus memprioritaskan urusan keluarga dibandingkan urusan di luar rumah,” ujar Direktur Cakra Wikara Indonesia, Anna Margret sebagaimana dikutip surat kabar Harian Kompas, 19 Maret 2019.

Narasi agama kian masif digunakan di Pilkada 2020. Kondisi itu membuat calon pemimpin wanita kesulitan merebut hati masyarakat. Masyarakat banyak yang terpengaruh dan menganggap wanita tak layak memimpin.

Masalah agama digunakan dalam politik praktis kemudian sampai ke telingga MUI Sukoharjo. Ketua MUI Sukoharjo, Abdullah Faisol menegaskan kepada peserta Pilkada 2020 jangan membawa agama ke urusan politik pada 7 September 2020.

Ia menegaskan zaman sudah modern tidak ada lagi narasi wanita haram masuk politik atau jadi pemimpin. Kondisi itu karena masyarakat harusnya paham urusan memilih pemimpin. Narasi yang paling penting dari cari pemimpin adalah mencari figur yang mampu memimpin dan punya visi misi. Pemimpin yang dapat menjadikan suatu daerah jadi lebih baik, tak peduli dia laki-laki atau Wanita.

"Persoalan dalam Pilkada ini menggunakan agama dalam politik praktis. Apalagi di Sukoharjo kan muncul bakal calon bupati perempuan, dan muncul istilah perempuan haram jadi pemimpin."

"Sudah banyak kepala daerah yang perempuan, tapi isu ini dimunculkan lagi untuk menarik simpati. "Orang islam kan sudah cerdas, jadi yang dilihat bukan lagi isu keagamaan, tapi yang penting adalah bagaimana program dan visi misinya," ujar Abdullah sebagaimana dikutip laman tribunnews, 7 September 2020.